Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat peran di luar sektor keamanan dengan mendukung sejumlah program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya melalui keterlibatan dalam program ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.
Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menjelaskan, Polri kini aktif menggerakkan tiga program prioritas, yakni Polisi Penggerak Ketahanan Pangan (P2KP), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta Desk Ketenagakerjaan untuk membantu korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Dedi, langkah Polri ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil peran langsung dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat. “Polri harus hadir di tengah masyarakat, ikut menjawab tantangan nyata seperti stunting, pengangguran, dan keterbatasan akses pangan bergizi,” ujarnya usai menghadiri kegiatan tanam jagung di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (6/8/2025).
Terkait fokus pada komoditas jagung, Dedi menuturkan, pilihan ini berdasarkan evaluasi bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan. Data menunjukkan kebutuhan jagung nasional masih sangat besar, sementara produksi dalam negeri belum mencukupi sehingga masih bergantung pada impor. “Karena itu Polri diarahkan untuk memperkuat swasembada jagung,” ucapnya.
Lebih lanjut, Polri melibatkan banyak pihak dalam program pangan ini. Mulai dari kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga pengurus pondok pesantren. “Kedaulatan pangan adalah tanggung jawab semua komponen bangsa. Presiden selalu mengingatkan, bangsa tidak akan merdeka jika rakyatnya masih lapar,” kata Dedi.
Selain pangan, Polri juga mendukung program Menuju Bangsa Gizi (MBG) dengan membangun prototipe SPPG di Pejaten dan Cipinang, Jakarta. Program ini dijalankan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan anak-anak dan generasi muda mendapatkan asupan bergizi memadai. “Kami sedang memetakan pembangunan SPPG di polda-polda prioritas agar manfaatnya lebih luas,” jelas Dedi.
Di sisi lain, Polri juga membentuk Desk Ketenagakerjaan sebagai wadah penyelesaian persoalan buruh dan hubungan industrial. Desk ini sekaligus menjembatani korban PHK dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru. “Banyak pekerja kehilangan pekerjaan, dan itu bisa berdampak pada stabilitas keamanan. Karena itu Polri hadir untuk memberi solusi,” ujar Dedi.
Ia menegaskan, ada kaitan erat antara tingkat pengangguran dan potensi kriminalitas. “Dalam teori kepolisian ada faktor niat dan kesempatan. Jika masyarakat sejahtera, tidak ada niat melakukan kejahatan. Maka peluang tindak pidana bisa ditekan,” tambahnya.
Dedi menutup dengan menegaskan komitmen institusinya. “Polri bukan hanya penegak hukum, tapi juga mitra masyarakat. Kami harus berada bersama masyarakat, menciptakan rasa aman, menjaga harmoni, dan mendukung program pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.”
0 comments:
Posting Komentar