INDRAMAYU, Jurnalkotatoday.com - Bersatu Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) menepati janjinya. Pengurus bersama koordinator desa (Kordes) dan perwakilan donatur dari berbagai wilayah menyerahkan ganti rugi atas kerusakan fasilitas umum di Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (6/4/2026) sore.
Penyerahan dilakukan dalam bentuk uang koin receh yang dibawa langsung oleh perwakilan massa.
Mereka membawa lima karung uang koin yang diperoleh dari solidaritas petambak ke pendopo. Uang tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi di alun alun dan taman nol kilometer Indramayu.
Sejumlah perwakilan pengurus KOMPI mendatangi pendopo kabupaten Indramayu sambil membawa karung berisikan uang receh yang dihimpun dari para petambak dan masyarakat.
Uang tersebut untuk ganti rugi kerusakan fasum dihitung beramai ramai sebelum diserahkan kepada bupati Indramayu Lucky Hakim.
Menurut informasi, uang koin tersebut berjumlah seratus juta rupiah, sebagaimana tuntutan dari bupati Indramayu Lucky Hakim yang menyebut kerusakan fasilitas publik di alun alun dan taman nol kilometer ditaksir mencapai Rp 100 juta.
Setelah dihitung bersama, uang tersebut dimasukan kembali ke karung untuk diserahkan kepada bupati.
Di depan pintu pendopo, perwakilan KOMPI sudah disambut oleh bupati Indramayu Lucky Hakim, Sekda Indramayu Aep Surachman, dan jajaran kepala dinas.
Ketua KOMPI H Darsam menyampaikan bahwa kehadiran dirinya di pendopo untuk memenuhi janji pengunjukrasa yang akan mengganti seluruh kerusakan yang diakibatkan oleh aksi massa petambak.
Penyerahan uang koin tersebut langsung ditampik oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim yang menyebutkan bahwa tidak ada dasar hukumnya dan meminta Sekda Indramayu Aep Surahman untuk menjelaskan.
”Jadi terkait kerusakan atau ganti rugi yang dibiayai oleh APBD tidak dapat diganti oleh uang masyarakat sehingga kami tidak bisa menerima itu,” jelas Sekda Indramayu Aep Surahman.
Merasa uang tersebut tidak dapat diterima oleh Pemkab Indramayu, sejumlah perwakilan pengurus KOMPI langsung membuka karung berisi uang koin tersebut dan menghamburkannya kembali sebagai bentuk kekecewaan dari masyarakat petambak yang pernah hmendukungnya saat pencalonan bupati.
”Kami ini pendukung tulus bupati Lucky tetapi kenapa dibeginikan,” kata sejumlah petambak.
Sebelum meninggalkan pengurus KOMPI, Bupati Indramayu Lucky Hakim mengundang untuk berdialog dengan perwakilan petambak terkait proyek strategis nasional Revitalisasi Tambak Pesisir Pantura di dalam pendopo.
”Nanti malam kita ajak bapak bapak untuk berdialog di pendopo. Paling 20 orang perwakilan dari KOMPI,” jelas Lucky Hakim.
Dihubungi terpisah, Pembina KOMPI H. Juhadi Muhammad menolak ajakan dialog tersebut karena tanpa ada surat undangan yang seharusnya dilakukan sesuai administrasi. Juhadi juga meminta seluruh pengurus KOMPI untuk tidak memenuhi undangan secara lisan tersebut.
“Kita ini resmi bukan asal undang saja. Panggil pakai surat yang resmi. Sekalian sama dewannya diundang ” tegas Juhadi.
Dijelaskan Kordum Hatta, dana yang dikumpulkan berasal dari masyarakat yang tersebar di 7 desa dan 4 kecamatan yang terdampak.
Pihaknya juga mempersilakan untuk dilakukan penghitungan ulang jika diperlukan.
“Silakan dihitung, jika masih kurang, kami siap menambah. Ini murni dari masyarakat yang merasa terdampak,” katanya.
Aksi koin receh ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus pesan simbolik persatuan masyarakat pesisir pantura, khususnya para petambak.
Dewan Kompak Siap Tanda Tangan Tolak Revitalisasi Tambak
Sebelumnya, KOMPI melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu saat audiensi.
Dalam audiensi tersebut, selain jajaran KOMPI yang hadir sekitar 50 orang, sejumlah instansi terkait turut datang.
Rapat yang digelar di ruang sidang utama, Senin siang, molor satu jam dari jadwal yang semestinya dimulai pukul 13.00 WIB sesuai undangan.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari undangan resmi DPRD terkait pembahasan Program Strategis Nasional Revitalisasi Tambak Pantura. Pertemuan dihadiri Komisi II DPRD, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Perhutani KPH Indramayu, serta perwakilan masyarakat pesisir.
Sebelum audiensi, pengurus KOMPI bersama koordinator desa (Kordes) telah melakukan rangkaian kegiatan sejak pagi hari. Mereka mengunjungi Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Diskimrum) untuk mempertanyakan dan membandingkan perhitungan nilai kerugian akibat kerusakan.
Pembina KOMPI, H. Juhadi Muhammad menyampaikan bahwa hasil audiensi menunjukkan dukungan dari seluruh fraksi DPRD terhadap sikap KOMPI untuk meninjau kembali program revitalisasi tambak.
“Alhamdulillah, seluruh fraksi dan anggota DPRD mendukung langkah kami untuk meninjau kembali program tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya menolak rencana pengambilalihan lahan tambak yang dinilai sudah produktif, dan telah digarap masyarakat selama puluhan tahun sebagai sumber penghidupan.
“Kami mengajak semua anggota dewan untuk bersama-sama menandatangani penolakan PSN Revitalisasi Tanbak Pantura sebagai dukungan nyata perjuangan KOMPI,” jelas Ketua Fraksi PKB, Ahmad Mujani Nur dihadapan anggota Komisi II dan pengurus KOMPI.
Menurut Mujani, program nasional ini tidak tepat jika yang digunakan lahan produktif. Masih ada lokasi lain yang bisa dimanfaatkan di sepanjang bibir pantai utara sekitar 147 Kilometer.
Anggota Komisi II lainnya, H. Muhaemin, Edi Fauzi dan Abdul Rojak mengusulkan konsep kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, seperti pada program revitalisasi udang sebelumnya jika program nasional dipaksakan.
Caranya, pemerintah menyediakan sarana, prasarana, bimbingan teknis, serta pendampingan peluang pasar dan permodalan.
Menurutnya, potensi produksi tambak yang besar perlu diimbangi dengan kesiapan pasar agar tidak merugikan masyarakat.
Audiensi yang berjalan panas berakhir dengan satu kesepakatan antara dewan dan KOMPI menolak Revitalisasi Tambak Pantura jika ujungnya menyengsarakan rakyat dan merugikan masyarakat petambak.
(MHR)
