Indramayu - Radius102
LSM dan Ormas Gabungan Indramayu menepati janjinya. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Wong Dermayu Bersatu (AWDB) menggelar aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (19/1/2026).
Aksi tersebut digelar untuk menuntut klarifikasi atas pernyataan Staf Khusus (Stafsus) Bupati Indramayu, Salman, yang dinilai bernada rasis dan memicu keresahan di tengah masyarakat.
Sayangnya, massa yang sudah kumpul menutup pintu masuk pendopo Pemkab Indramayu harus kecewa, lantaran bisa menemui salman
"Orang Indramayu tidak pengecut. Jika saudara Stafsus Bupati Indramayu, Salman jantan dan tidak pengecut, temui kami disini untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang bernada rasis,"kata salah satu orator demo, Sekjen BPPKB Kabupaten Indramayu, Beni dengan suara lantang.
Pantauan dilapangan, sejak pagi, peserta aksi yang berasal dari berbagai unsur LSM, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga masyarakat berkumpul di area Sport Center Indramayu. Kemudian massa bergerak ke kantor pendopo dengan longmarch lewat Jalan Jendral Sudirman.
Massa langsung menuju satu titik dan memadati kawasan pendopo, yang selama ini menjadi tempat ngantor, Stafsus Bupati Indramayu, Salman.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, massa menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik.
Koordinator Umum AWDB, Asmawi Day, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi warga secara damai dan konstitusional. Menurutnya, klarifikasi terbuka diperlukan agar polemik yang berkembang tidak terus menimbulkan kegaduhan sosial.
Setelah rangkaian orasi, aparat kepolisian memfasilitasi pertemuan antara perwakilan massa dengan pihak pemerintah daerah. Sejumlah perwakilan AWDB dipersilakan masuk ke dalam pendopo untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
Namun, audiensi tersebut dinilai belum sesuai harapan. Pasalnya, perwakilan massa tidak dapat berdialog langsung dengan Salman atau dengan pihak yang dinilai berwenang mengambil keputusan dalam hal ini Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
Massa hanya ditemui Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan sebagian peserta
Sekjen BPPKB Banten, Beni, menyatakan pihaknya belum puas dengan hasil pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa massa aksi menginginkan klarifikasi langsung dari Salman.
“Kami akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan kami tidak dipenuhi. Kami ingin berhadapan langsung dan mendapatkan kejelasan dari Salman yang kami nilai arogan dan tidak beradab,”tegas Beni.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Tomi Susanto, menegaskan bahwa aksi damai ini merupakan peringatan awal. Menurutnya, massa masih memberikan ruang dialog, namun berharap pemerintah daerah bersikap terbuka dan serius menanggapi tuntutan masyarakat.
“Kami datang dengan itikad baik dan cara yang damai. Tapi aspirasi ini harus dijawab secara jelas. Jika tidak ada kejelasan, tentu akan ada langkah lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Tomi dan Andri Prayitna.
Tomi juga bersikeras, sesuai tuntutannya agar Salman angkat kaki dari Indramayu dan bila perlu diantar pulang ke Madura sebagai konsekwensi ucapannya yang dinilai rasis, tidak beretika dan tidak beradab tidak bisa menyesuaikan dengan kultur Indramayu.
Diketahui, aksi unjuk rasa ini diikuti sejumlah organisasi, di antaranya BPPKB, Penjara, Manggala, WN 88, Pemuda Pancasila, IMI, XTC, PASKAS, Kiansantang, GIBAS, dan Brigade 08.
Hingga berita ini diturunkan, Staf Khusus Bupati Indramayu, Salman, belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan massa.
"Aspirasi dari rekan-rekan kami tampung dan selanjutnya disanpaikan ke pimpinan,"ucap Kasat Pol PP Indramayu,"Teguh Budiarso.
Redaksi terus membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak terkait terutama Stafsus Bupati, Salman. Sayangnya hingga berita ditayangkan, Salman belum mengklarifikasi.. (Theo)
