Cirebon

Media Buser Polkrim

Media Buser Polkrim
Membangun Bangsa Melalui Informasi

Berita Terkini

Pemkab Indramayu Fasilitasi Pembahasan PKS Bapperida Dengan Institut Asyifa Indonesia

Indramayu, Sergaptarget.com Pemerintah Kabupaten Indramayu membahas Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bapperida Kabupaten...

Postingan Populer

Tampilkan postingan dengan label Cirebon. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Cirebon. Tampilkan semua postingan

Senin, 01 Juni 2026

Acara Ngobeng Di Buyut Trusmi, Tradisi Buka Sirap


 
Cirebon, Radius 102 Com,– Warga Desa Trusmi, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, kembali merayakan warisan leluhur yang sangat berharga. Hari ini, berlangsung khidmat dan meriah acara Ngobeng Buyut yang dilengkapi dengan tradisi pembukaan sirap di kompleks makam para leluhur Desa Trusmi. Acara ini menjadi momen penting bagi masyarakat setempat untuk menjaga nilai budaya, mempererat persaudaraan, serta memohon berkah dan keselamatan bagi seluruh warga, hari Senin tgl,1/6/2026.
 
Rangkaian kegiatan dimulai sejak pagi hari dengan kedatangan warga dari berbagai penjuru, mulai dari warga asli Trusmi hingga mereka yang kini bermukim di luar daerah, namun tetap memiliki ikatan darah dan sejarah dengan desa ini. Suasana terasa sakral namun hangat, dihiasi dengan pakaian adat dan kemeriahan yang menjadi ciri khas budaya Cirebon.
 
Puncak acara berlangsung saat prosesi pembukaan sirap makam para Buyut atau leluhur desa. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada para pendiri dan pembangun Desa Trusmi. Pembukaan sirap dilakukan secara berurutan dan penuh tata cara yang diwariskan turun-temurun, dipimpin oleh para tetua adat dan tokoh agama setempat. Prosesi ini dimaknai sebagai momen "bertemu kembali" dengan leluhur, mempersembahkan doa, serta melapangkan jalan agar doa-doa warga sampai kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui perantara para orang suci tersebut.
 
Dalam sambutannya, Ketua Panitia Acara menyampaikan bahwa Ngobeng Buyut dan Buka Sirap bukan sekadar seremonial belaka. "Ini adalah kewajiban kami sebagai keturunan dan warga Trusmi untuk tidak melupakan asal-usul. Tradisi ini adalah jembatan yang menyambungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui acara ini, kami berharap desa Trusmi senantiasa dijauhkan dari marabahaya, diberi kelimpahan rezeki, dan masyarakatnya hidup rukun serta sejahtera," ujarnya.
 
Selain prosesi sakral, acara ini juga diisi dengan pembacaan doa bersama, zikir, dan tausiyah yang mengingatkan pentingnya menjaga persatuan. Kehadiran para tokoh masyarakat, pejabat setempat, serta ribuan warga menunjukkan bahwa semangat melestarikan budaya di Trusmi masih sangat kuat.
 
Bagi warga Desa Trusmi, tradisi ini juga menjadi ajang silaturahmi terbesar di tahun ini. Banyak warga yang sudah lama tidak bertemu akhirnya bisa berkumpul kembali, berbagi kabar, dan mempererat tali persaudaraan yang mungkin sempat renggang.
 
Acara Ngobeng Buyut dan Buka Sirap Trusmi diakhiri dengan doa penutup dan harapan agar tradisi ini terus lestari di tangan generasi penerus. Warga berkomitmen untuk terus menjaga warisan budaya ini, agar nama baik dan kemakmuran Desa Trusmi yang dikenal sebagai pusat kerajinan batik dan pusat peradaban di Cirebon ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas.
 
Dengan terselenggaranya acara ini, kembali ditegaskan bahwa budaya dan agama adalah dua hal yang tidak terpisahkan bagi masyarakat Trusmi, pungkasnya.

((A, Rahmat))

Senin, 18 Mei 2026

Pemkab Cirebon Luncurkan Program Pelatihan Kerja ke Jepang

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon meluncurkan program pelatihan bahasa dan budaya Jepang bagi masyarakat Kabupaten Cirebon melalui kegiatan rapat launching yang digelar di Ruang Rara Santang Setda Kabupaten Cirebon, Senin (18/5/2026).

Program bertajuk “From Zero to Hero” tersebut merupakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon, Yayasan Dewa Aksara, dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Jepang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala mengatakan, program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

“Program ini diharapkan mampu memotong rantai pengangguran dan kemiskinan, sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat secara nyata,” kata Hendra.

Ia menyebutkan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Cirebon saat ini masih berada di kisaran 10 persen.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong pembukaan akses lapangan kerja, termasuk melalui kerja sama penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Pada pelaksanaan tahun 2026, pemerintah daerah menargetkan sebanyak 75 peserta mengikuti program tersebut.

Peserta diprioritaskan bagi warga Kabupaten Cirebon yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Proses seleksi administrasi akan berlangsung mulai 19 Mei hingga 18 Juni 2026. Peserta yang lolos administrasi selanjutnya akan mengikuti tahapan seleksi lanjutan berupa pemeriksaan kesehatan (MCU), tes fisik, dan tes matematika.

Peserta yang dinyatakan lolos seluruh tahapan seleksi akan mengikuti pelatihan secara offline selama tiga bulan di balai pelatihan kerja. Adapun biaya seleksi ditanggung oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon.

Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengatakan, pada program tahun 2025, pemerintah daerah menerima lebih dari 300 pendaftar dari kuota awal 130 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 69 peserta menjalani proses pelatihan. Namun terdapat 20 peserta yang mengundurkan diri karena berbagai alasan, termasuk kondisi kesehatan.

Menurut Novi, sebanyak 48 peserta asal Kabupaten Cirebon kini telah bekerja di Jepang, sedangkan beberapa peserta lainnya masih menunggu proses wawancara keberangkatan.

Ia menuturkan program tersebut memberi dampak ekonomi bagi masyarakat, karena peserta yang bekerja di Jepang memperoleh penghasilan minimal sekitar Rp17 juta per bulan dengan masa kontrak kerja selama tiga tahun.

“Potensi remitansi devisa yang masuk ke Kabupaten Cirebon dari peserta program ini diperkirakan mencapai Rp29,3 miliar,” tuturnya. 

((A, Rahmat))

Jumat, 01 Mei 2026

Kejari Kabupaten Cirebon Musnahkan Barang Bukti dari 180 Perkara


KABUPATEN CIREBON — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon memusnahkan barang bukti dari 180 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di Kantor Kejari Kabupaten Cirebon, Kamis (30/4/2026).

Kepala Kejari Kabupaten Cirebon, Samsul Arif mengatakan, pemusnahan ini merupakan pelaksanaan tugas Kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan, sekaligus bentuk komitmen penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

“Pemusnahan ini merupakan langkah nyata untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya,” ujar Samsul.

Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara periode November 2025 hingga April 2026, meliputi narkotika, obat-obatan ilegal, senjata tajam, minuman keras, serta barang lainnya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Cirebon, Ranu Wijaya, merinci barang bukti tersebut di antaranya sabu seberat 70,26 gram, ganja 2.299,80 gram, serta 191.513 butir obat-obatan tanpa izin edar.

“Untuk tahun ini jumlah barang bukti narkotika yang dimusnahkan meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Ranu.

Selain itu, lanjut dia, turut dimusnahkan 21 senjata tajam, 93 botol minuman keras, 90 unit telepon genggam, 124 potong pakaian, serta ratusan barang bukti lainnya.

Ia menambahkan, sebagian senjata tajam yang dimusnahkan merupakan barang bukti kasus tawuran pelajar yang terjadi sepanjang tahun ini.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon, M. Syafrudin, yang mewakili Bupati Cirebon, menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal.

Menurutnya, peredaran narkoba dan minuman keras merupakan ancaman serius bagi generasi muda serta dapat menghambat daya saing bangsa menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Negara tidak pernah lelah dan tidak akan berhenti melakukan upaya represif terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang,” ujarnya.

 (A, Rahmat)

Kamis, 30 April 2026

260 ASN Pemkab Cirebon Ikuti Tes Kebugaran-Kesehatan, Kinerja Diharapkan Meningkat

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan pengukuran kebugaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Stadion Ranggajati, Kecamatan Sumber, Selasa (29/4/2025).

Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kondisi fisik dan kesehatan ASN yang prima.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia menegaskan, peningkatan kinerja ASN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan pengetahuan, tetapi juga kondisi fisik dan kesehatan.

“Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, tidak cukup dengan skill dan knowledge saja yang harus bagus,” ujar Hendra.

“Tidak cukup dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan saja yang tinggi, tetapi juga harus didukung dengan fisik dan kondisi kesehatan yang prima,” sambungnya.

Menurutnya, kesehatan fisik dan mental yang baik akan membentuk sosok ASN yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Karena itu, tes kebugaran dan pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting dalam membangun kualitas ASN secara menyeluruh.

Ia juga mendorong agar kegiatan serupa tidak hanya dilakukan setahun sekali. “Kalau bisa jangan setahun sekali. Harusnya enam bulan sekali ada tes kebugaran,” katanya.

Selain tes kebugaran, kegiatan ini juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis, seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan kolaborasi tenaga medis dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Cirebon.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suheani menyebutkan, antusiasme peserta cukup tinggi. Hingga pelaksanaan berlangsung, tercatat lebih dari 260 ASN telah mendaftar.

“Alhamdulillah kegiatan kita disambut baik oleh semua SKPD. Karena kita mau melihat, apakah ASN yang ada di Kabupaten Cirebon ini bugar apa tidak,” tuturnya.

Ia menjelaskan, tes kebugaran untuk ASN saat ini dijadwalkan satu kali dalam setahun. Namun, pihaknya berharap ke depan, kegiatan tersebut dapat dilakukan lebih sering.

“Kita jadwalkan setahun sekali. Cuma mudah-mudahan pengennya enam bulan sekali,” katanya.

Terkait hasil pemeriksaan kesehatan, Eni menyebutkan pihaknya masih melakukan pendataan dan evaluasi. “Kita belum melihat hasilnya seperti apa, masih melihat secara umum,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap kegiatan ini dapat mendorong ASN untuk lebih peduli terhadap kesehatan, tidak hanya saat tes kebugaran, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari, seperti rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari. (DISKOMINFO)

Rabu, 29 April 2026

SATRESNARKOBA POLRESTA CIREBON GEREBEK SARANG OBAT TERLARANG DI KOS-KOSAN WATUBELAH


 Polresta Cirebon kembali mengukir prestasi spektakuler dengan menggulung seorang pengedar obat keras (OK) ilegal yang beroperasi secara licin di wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon pada Senin (27/4/2026) siang yang dramatis.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa operasi itu merupakan bagian dari komitmen absolut Polri dalam melindungi masyarakat dari bahaya laten penyalahgunaan obat-obatan keras ipegal yang kian meresahkan.

​Operasi senyap yang dilakukan tepat pada pukul 14.25 WIB tersebut menyasar sebuah rumah kos di kawasan Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, yang diduga kuat telah beralih fungsi menjadi titik distribusi racun farmasi.

Dalam penyergapan kilat yang tidak memberikan celah sedikit pun untuk melarikan diri, petugas berhasil meringkus seorang pria berinisial R (32) tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh harian lepas, dan kini harus menghadapi kenyataan pahit setelah kedoknya sebagai pengedar OK terbongkar.

​Penggeledahan yang dilakukan secara detail dan menyeluruh di lokasi kejadian membuahkan hasil yang sangat signifikan bagi penyelamatan generasi muda. Petugas berhasil menyita amunisi kehancuran saraf berupa 426 butir Tramadol dan 55 butir pil Trihexyphenidyl yang disembunyikan di dalam kantong plastik hitam.

​"Penangkapan ini adalah pesan keras kepada siapa pun yang mencoba bermain api dengan mengedarkan OK ilegal di wilayah hukum Polresta Cirebon. Setiap butir pil yang kami sita adalah masa depan generasi muda yang berhasil kita selamatkan dari kehancuran saraf dan masa depan yang suram," katanya, Selasa (28/4/2026).

Selain ratusan butir OK ilegal, pihaknya juga mengamankan uang tunai Rp 48 ribu diduga hasil transaksi OK ilegal serta satu unit handphone yang diduga kuat menjadi alat komunikasi utama tersangka dalam menjalankan bisnis gelapnya.

​Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa tersangka T mendapatkan OK ilegal tersebut dari seorang pemasok besar berinisial A yang kini telah ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Tersangka juga dijerat Pasal 435 dan atau 436 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
"Kami juga mengimbau kepada masyarakat, jangan jadikan rumah kos sebagai tempat yang aman bagi aktivitas kriminal, karena radar kami akan terus memantau dan bertindak tegas demi terciptanya Cirebon yang bersih dari narkoba dan obat-obatan terlarang," pungkasnya.

(A, Hermawan)

Rabu, 15 April 2026

Respon Cepat Polresta Cirebon Tangani Kebakaran Rumah di Desa Galagamba Ciwaringin​

Warga Desa Galagamba, Ciwaringin mendadak geger. Suasana pagi yang tenang pada Selasa (14/04/2026) berubah menjadi mencekam setelah api raksasa tiba-tiba berkobar dan melahap habis kediaman warga bernama Sarkun.
​Peristiwa bermula sekitar pukul 07.45 WIB. Saksi mata di lokasi, Didi, mengaku melihat kepulan asap hitam pekat yang keluar dari sela-sela atap rumah korban. Tanpa pikir panjang, ia merangsek masuk ke area dapur yang ternyata sudah menjadi Lautan Api.

​Mendapat laporan darurat, jajaran Polsek Ciwaringin langsung bergerak bak kilat menuju lokasi. Dua unit mobil pemadam kebakaran juga turut dikerahkan ke lokasi kejadian untuk menjinakkan api yang terus mengganas.

​Petugas berjibaku melawan panasnya api selama hampir dua jam. Setelah perjuangan dramatis, api akhirnya berhasil ditaklukkan total pada pukul 09.30 WIB.

​Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, kerugian yang diderita Bapak Sarkun sangat menyakitkan. Harta benda yang dikumpulkan bertahun-tahun ludes menjadi abu dengan taksiran kerugian mencapai Rp 200 juta.
Saat ini, lokasi kejadian pun telah dipasang garis polisi. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan mendalam.

​"Kami sudah terjunkan tim untuk olah TKP dan memeriksa saksi-saksi. Fokus kami saat ini adalah memastikan penyebab pasti sumber api dan menjamin keamanan di sekitar lokasi pasca-kejadian," tegas Kombes Pol Imara Utama.

​Kini, puing-puing bangunan di RT 12/06 Desa Galagamba itu menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya amukan si jago merah di pagi yang kelabu tersebut. Warga diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi bahaya kebakaran yang bisa mengintai kapan saja.

(Agus Hermawan)

Bupati Imron Tekankan Peran Strategis PKK dan Posyandu dalam Pembangunan Keluarga

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron menegaskan pentingnya peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Tim Pembina Posyandu dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Imron saat pelantikan Ketua TP PKK dan Ketua Pembina Posyandu Kecamatan se-Kabupaten Cirebon Tahun 2026 di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (14/4/2026).

Dalam sambutannya, Imron optimis para pengurus mampu menjalankan tugas dengan baik, serta mendorong kemajuan gerakan PKK dan pembinaan Posyandu di wilayah masing-masing.

Ia menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan amanah dari regulasi pemerintah, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, yang mengatur bahwa istri kepala daerah dan camat secara ex officio menjabat sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Pembina Posyandu.

Lebih lanjut, Imron menekankan PKK dan Posyandu memiliki peran krusial dalam mendukung program prioritas nasional yang tertuang dalam visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Menurutnya, kedua lembaga tersebut menjadi pilar utama dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.

Ia menyebutkan, melalui 10 Program Pokok PKK, upaya peningkatan kualitas hidup keluarga dilakukan di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan hidup.

Sementara Posyandu berperan sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat desa dan kelurahan.

“Program PKK dan Posyandu perlu dilaksanakan dengan prinsip kemitraan, keswadayaan dan kegotongroyongan,” katanya.

Selain itu, ia meminta agar dilakukan pemetaan program prioritas, seperti ketahanan pangan, peningkatan ekonomi masyarakat, pemberian makanan bergizi bagi anak, serta peningkatan pelayanan sosial dasar.

Imron juga menyoroti pentingnya penguatan integrasi sosial yang dinilai mengalami penurunan.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program kesejahteraan keluarga sangat bergantung pada sinergi antara masyarakat dan pemerintah.

“Kolaborasi dan sinergi antara PKK, Posyandu, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan. Tidak ada satu pihak pun yang dapat bekerja sendiri,” ujarnya.

Imron mengajak seluruh kader PKK dan Posyandu untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Ia menilai peran kader sangat penting, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan keluarga.

Ia berharap seluruh jajaran dapat bekerja secara optimal demi percepatan pembangunan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Senada dengan itu, Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Nunung Roosmini menyampaikan keyakinannya terhadap komitmen para ketua yang baru dilantik dalam menjalankan amanah.

“Saya percaya, bahwa Ketua Tim Penggerak PKK akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,” ujarnya. (DISKOMINFO)

Jumat, 10 April 2026

Pemkab Cirebon Terapkan WFH Setiap Jumat, Layanan Publik Tetap Normal

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi menerapkan kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Work From Home (WFH).

Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 000.8.3/11/SETDA tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan pada 9 April 2026.
Bupati Cirebon, Imron menyampaikan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat terkait perubahan budaya kerja ASN. Penerapannya dilakukan melalui kombinasi kerja dari kantor dan dari rumah.

WFH diberlakukan satu hari dalam satu minggu, yakni setiap hari Jumat. Sementara hari kerja lainnya, ASN tetap bekerja dari kantor (WFO).

Meski demikian, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diwajibkan tetap bekerja dari kantor.

“Unit pelayanan publik langsung agar tetap melaksanakan WFO,” demikian salah satu poin penting dalam Surat Edaran tersebut.

Unit layanan yang tetap WFO meliputi layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, administrasi kependudukan, perizinan, pendidikan, pemadam kebakaran, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Kebijakan ini memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Selain itu, pejabat struktural seperti Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, camat, dan kuwu dikecualikan dari kebijakan WFH. Mereka tetap melaksanakan tugas sepenuhnya dari kantor.

Setiap perangkat daerah diminta memastikan pelaksanaan WFH tidak mengganggu kinerja organisasi. Pengaturan teknis disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi. (DISKOMINFO)

Pemkab Cirebon juga mendorong optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dukungan teknologi seperti tanda tangan elektronik, presensi digital, dan layanan pengaduan daring menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan ini.

Bupati Imron menegaskan kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi kerja sekaligus mendorong penghematan energi dan biaya operasional.

Di sisi lain, perangkat daerah tetap harus membuka akses pengaduan masyarakat secara daring maupun tatap muka. (DISKOMINFO)

Rabu, 08 April 2026

TP PKK dan DWP Kabupaten Cirebon Perkuat Sinergi Pembangunan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat sinergi antarorganisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah.

Hal ini terlihat dalam pertemuan rutin Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Cirebon, di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum koordinasi bagi organisasi perempuan untuk memperkuat peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial dan mendukung pembangunan daerah.

Pertemuan tersebut juga dihadiri langsung oleh Bupati Cirebon, Imron, yang memberikan arahan kepada para peserta.

Dalam sambutannya, Bupati Imron menekankan pentingnya peran ulama dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Cirebon.

“Ulama dan tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat vital, bukan hanya sebagai penjaga moral, tetapi juga sebagai perekat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Cirebon,” ujar Imron.

“Saya mengajak seluruh elemen untuk terus bersinergi menjaga kedamaian dan menyukseskan pembangunan daerah,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar yang berpotensi memecah belah persatuan.

Menurutnya, kedamaian harus dibangun melalui sikap saling menghargai antarwarga.

“Kedamaian bukan sekadar tidak adanya konflik, tapi hadirnya rasa saling menghargai. Saya titip kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, jangan mudah terprovokasi oleh berita bohong yang dapat memecah belah. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berselisih,” tambahnya.

Lebih lanjut, Imron menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan beretika.

“Membangun Kabupaten Cirebon tidak cukup hanya dengan infrastruktur jalan atau gedung, tapi yang paling utama adalah membangun manusianya,” kata Imron.
“Kita butuh generasi yang tidak hanya pintar secara teknologi, tapi juga memiliki fondasi agama dan etika yang kuat agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri,” ungkapnya.

Melalui pertemuan rutin ini, TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cirebon diharapkan dapat terus berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan, meningkatkan kualitas keluarga, serta mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dan berdaya saing. (DISKOMINFO)

DPPKBP3A Kabupaten Cirebon Dorong Perempuan Jadi Pilar Pembangunan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mendorong peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan nasional melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) menggelar Seminar Public Speaking bagi organisasi perempuan, di Ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh organisasi wanita dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Cirebon dan Gerakan Organisasi Wanita (GOW) dengan mengusung tema “Kiprah Perempuan Politik dalam Pembangunan Bangsa dan Negara Menuju Indonesia Emas”.

Seminar ini bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan dalam berbicara di depan umum secara percaya diri dan efektif.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mendalam mengenai konsep 3V dalam public speaking, yakni visual (bahasa tubuh), vokal (intonasi suara), dan verbal (pilihan kata).

Kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat komunikasi interpersonal dan profesional para peserta.

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, dalam sambutannya menegaskan bahwa kemampuan komunikasi menjadi kunci penting dalam dunia politik maupun profesional.

Ia menyebut, gagasan yang baik tidak akan berdampak tanpa kemampuan menyampaikannya secara efektif.

“Perempuan bukanlah pelengkap, melainkan pilar utama pembangunan menuju Indonesia Emas. Kita membutuhkan pemimpin perempuan yang tidak hanya tangguh, tetapi juga cakap dalam komunikasi,” ujar perempuan yang akrab disapa Fitri.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini terjadi pergeseran paradigma pembangunan gender di Kabupaten Cirebon.

Perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek pemberdayaan, melainkan sebagai subjek strategis melalui pendekatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap program pembangunan.

Selain itu, Fitri menyoroti peran penting perempuan dalam lingkup keluarga sebagai pendidik pertama bagi generasi masa depan.

Menurutnya, kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan dari peran perempuan dalam membangun fondasi pendidikan di rumah.

“Perempuan adalah pendidik pertama dan utama yang menentukan arah generasi masa depan,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Cirebon, lanjut Fitri, berkomitmen untuk terus membuka akses yang setara bagi perempuan dalam pendidikan, dunia kerja, serta ruang pengambilan keputusan.

Upaya tersebut dipandang sebagai langkah strategis dalam mendukung kemajuan bangsa.

“Pemberdayaan perempuan bukan hanya isu kesetaraan, tetapi merupakan investasi penting bagi kemajuan bangsa,” pungkasnya.

Melalui seminar ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan kapasitas diri serta memperluas wawasan, sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas. (DISKOMINFO)

Jaga Opini WTP, Pemkab Cirebon Dorong Tindak Lanjut Audit BPK

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala memimpin rapat dinas yang diikuti seluruh kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Cirebon di Ruang Rapat Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (7/4/2026).

Rapat tersebut menyoroti tindak lanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seiring proses audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kini memasuki tahap terinci.

Sekda Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala menjelaskan, audit terinci LKPD diperkirakan rampung dalam waktu sekitar satu bulan ke depan.

Hasilnya akan menentukan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Ada yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian), ada yang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kita sudah berapa kali WTP,” ujar Hendra dalam rapat.

Ia menambahkan, Kabupaten Cirebon telah meraih opini WTP sebanyak 11 kali. Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak menurun pada pemeriksaan tahun ini.

Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi opini BPK adalah tindak lanjut atas temuan audit, terutama terkait pengembalian kerugian keuangan daerah.

Ia menegaskan, meskipun nilai tersebut masih di bawah ambang batas umum yang dapat memengaruhi opini, pemerintah daerah tetap harus waspada.

“Oleh karenanya, diminta nanti yang pengembaliannya belum selesai, terutama pengembalian uang, ini mohon untuk segera diselesaikan. Jangan menunggu nanti pemeriksaan terinci BPK selesai,” tuturnya.

Bupati Cirebon, Imron, dalam arahannya meminta seluruh jajaran perangkat daerah dan camat untuk meningkatkan kinerja, inovasi, serta koordinasi antarinstansi. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang tidak berbelit.

“Kalau kerja itu harus bisa berinovasi, menggali potensi yang ada di daerah dan menangani kelemahan,” kata Imron.

Ia juga meminta para pejabat agar tidak mempersulit pelayanan kepada masyarakat dengan alasan aturan.

“Saya minta para pejabat ini jangan sok mempersulit aturan-aturan, kalau itu hubungannya dengan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Imron mendorong peningkatan komunikasi lintas sektor agar program pemerintah berjalan efektif dan tidak terhambat koordinasi. (DISKOMINFO)

Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Cirebon Fokus Infrastruktur dan Ekonomi Rakyat

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di ruang Nyimas Gandasari Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan ini menjadi forum penyelarasan program pembangunan daerah dengan berbagai masukan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Bupati Cirebon Imron menyampaikan, penyusunan rencana kerja tahun 2027 menekankan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia meminta seluruh perangkat daerah aktif memberikan masukan yang relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Rencana kerja untuk tahun 2027, maka kami berharap kepada SKPD memberikan masukan terutama pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat,” ujar Bupati Imron.

Menurutnya, sektor infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama dalam pembangunan ke depan. Selain itu, pemerintah juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari budayawan, ulama, hingga pelaku ekonomi.

Imron menegaskan, pembangunan daerah harus berjalan secara menyeluruh dengan menghidupkan berbagai sektor strategis.

“Perekonomian, infrastruktur, budaya dan lainnya harus hidup,” ucapnya.

Ia juga mendorong penguatan budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, termasuk menghidupkan kembali kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan.

“Menghidupkan lagi budaya kita yang dulu, seperti pemanfaatan lahan di pekarangan rumah untuk menanam sayuran dan lainnya. Ini, kan, budaya orang kita dulu,” katanya.

Dalam upaya menekan angka kemiskinan, pemerintah daerah juga membuka peluang investasi serta mendorong kreativitas masyarakat dalam menggerakkan ekonomi.

Dalam Musrenbang tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, di antaranya penguatan budaya dan kearifan lokal, peningkatan daya saing sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, serta kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan.

Selain itu, transformasi digital pemerintahan, stabilitas keamanan, dan pemerataan infrastruktur juga menjadi fokus pembahasan.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2027 adalah penguatan infrastruktur dan hilirisasi sektor unggulan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Pemerintah daerah juga menetapkan fokus kebijakan belanja, meliputi peningkatan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kreatif dan digital, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, serta digitalisasi layanan publik.

Sementara itu, arah kebijakan pembangunan diarahkan pada penurunan kemiskinan dan peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan nilai tambah ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, peningkatan layanan publik dan kinerja aparatur, serta pengendalian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. (DISKOMINFO)

Jumat, 06 Februari 2026

Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Bupati Imron Terapkan Gerakan Bersih Kantor untuk ASN

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah menjaga kebersihan lingkungan kantor sebagai bagian dari disiplin kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 100.3.4.2/1/Dis LH tentang Wajib Menjaga Kebersihan Lingkungan Kantor yang ditetapkan pada 5 Februari 2026, sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia dalam pidato 2 Februari 2026.

Surat edaran ini berlaku untuk seluruh unsur pemerintahan daerah, mulai dari sekretaris daerah, asisten, kepala perangkat daerah, camat, hingga pimpinan BUMD se-Kabupaten Cirebon, dan diterapkan di seluruh lingkungan kantor pemerintahan.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan, “Setiap pimpinan dan pegawai wajib menjaga kebersihan, kerapihan, dan ketertiban lingkungan kerja di masing-masing unit kerja.”

Ruang lingkup kebersihan meliputi ruang kerja, ruang pelayanan, ruang rapat, toilet, fasilitas umum, halaman, taman, area parkir, hingga saluran drainase di sekitar kantor.

Perangkat daerah juga diminta menunjuk penanggung jawab kebersihan serta mengelola sampah melalui pemilahan dari sumbernya.

Surat edaran ini juga menegaskan larangan membuang sampah sembarangan. “Dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan di lingkungan kantor dan sekitarnya,” sebagaimana tertuang dalam ketentuan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan kebersihan dilakukan setiap hari kerja selama 30 menit, mulai pukul 07.30 hingga 08.00 WIB.

Kepala perangkat daerah dan camat bertanggung jawab melakukan pengawasan langsung, sementara perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan monitoring dan evaluasi.

ASN yang melanggar ketentuan akan dikenai teguran administratif sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan disiplin ASN.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan kebijakan ini sebagai wujud dukungan terhadap arahan Presiden sekaligus komitmen menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berwibawa. (DISKOMINFO)

Daftar Luas Wilayah 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon, Kapetakan Terluas

Radius102 COM,- KABUPATEN CIREBON — Luas wilayah 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon menunjukkan bentang geografis yang beragam, dari wilayah pesisir hingga perbatasan Jawa Tengah.

Data Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat, Kecamatan Kapetakan menjadi kecamatan terluas dengan 67,47 kilometer persegi.

Di bawahnya, ada Kecamatan Gegesik yang memiliki luas 63,74 kilometer persegi, disusul Susukan 51,96 kilometer persegi, Losari 47,91 kilometer persegi, dan Pasaleman 41,28 kilometer persegi.

Lima kecamatan ini menjadi kawasan dengan hamparan wilayah terbesar di Kabupaten Cirebon.

Kelompok kecamatan dengan luas di atas 30 kilometer persegi juga cukup banyak.

Dukupuntang memiliki luas 37,39 kilometer persegi, Pangenan 36,81 kilometer persegi, Gebang 35,30 kilometer persegi, Sedong 34,40 kilometer persegi, Greged 32,20 kilometer persegi, Waled 30,76 kilometer persegi, dan Gempol 30,70 kilometer persegi.

Sementara itu, kecamatan dengan luas mendekati 30 kilometer persegi antara lain Sumber 29,50 kilometer persegi, Astanajapura 29,15 kilometer persegi, Kaliwedi 28,73 kilometer persegi, Mundu 27,49 kilometer persegi, Karangwareng 27,16 kilometer persegi, Suranenggala 25,92 kilometer persegi, Pabedilan 25,80 kilometer persegi, Beber 25,62 kilometer persegi, dan Arjawinangun 24,26 kilometer persegi.

Pada kelompok luas menengah, Lemahabang tercatat 22,63 kilometer persegi, Gunung jati 22,61 kilometer persegi, Babakan 22,16 kilometer persegi, Panguragan 21,97 kilometer persegi, Klangenan 20,40 kilometer persegi, Talun 19,53 kilometer persegi, Palimanan 19,10 kilometer persegi, Ciwaringin 19,01 kilometer persegi, Plumbon 19,01 kilometer persegi, Karangsembung 18,80 kilometer persegi, dan Susukan Lebak 18,03 kilometer persegi.

Adapun kecamatan dengan luas relatif kecil berada di bawah 17 kilometer persegi. Jamblang memiliki luas 16,57 kilometer persegi, Depok 16,36 kilometer persegi, Ciledug 14,62 kilometer persegi, dan Plered 13,22 kilometer persegi.

Empat kecamatan dengan luas paling kecil yakni Kedawung 10,77 kilometer persegi, Tengah Tani 9,75 kilometer persegi, Pabuaran 9,57 kilometer persegi, dan Weru 9,10 kilometer persegi.

Data luas wilayah menjadi dasar penting dalam perencanaan tata ruang, pengembangan infrastruktur, serta distribusi anggaran. (DISKOMINFO)

Jumat, 05 Desember 2025

H. Babil, Ketua Satgasus DPP AMPAR CIREBON, mendukung Akhmad Sudrajat karena kesalahannya itu manusiawi dan sudah diakui. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat semua, ya!


Klarifikasi Kesalahan Penulisan Redaksi Surat Jawaban Audensi Desa Cipanas

Dukupuntang, Kabupaten Cirebon - Akhmad Sudrajat, Kaur Perencanaan Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, mengakui kesalahan penulisan redaksi surat jawaban audensi yang menyebabkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat.

Kesalahan penulisan tersebut terjadi saat Akhmad Sudrajat menulis "progam" alih-alih "sosialisasi" dari Kejaksaan Negeri Sumber yang memberikan sosialisasi tentang penggunaan dana desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon tahun 2024 lalu.

"Kami mohon maaf atas kesalahan ini. Kami mengakui keketeledoran kami dalam menulis redaksi surat jawaban audensi," ujar Akhmad Sudrajat.

Kesalahan penulisan ini menyebabkan pemberitaan miring di beberapa media online dan membuat gaduh di lingkungan masyarakat Desa Cipanas. Namun, Akhmad Sudrajat telah menjelaskan bahwa kesalahan tersebut hanya kesalahan penulisan dan tidak ada intervensi pihak Kejaksaan Negeri Sumber atau FKKC dalam program tersebut.




Muali, Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), juga menegaskan bahwa kesalahan penulisan tersebut telah dijelaskan oleh Akhmad Sudrajat dan tidak ada intervensi pihak lain dalam program tersebut.

"Kami berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi dan masyarakat Desa Cipanas dapat lebih paham," ujar Muali.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa kesalahan penulisan redaksi surat jawaban audensi tersebut hanya kesalahan teknis dan tidak ada niat jahat di baliknya.

(Babil)

Selasa, 02 Desember 2025

Ternyata Senyum Itu Ibadah Mobil dan motor Siaga Ada

Cirebon,  Alhamdulillah, syukur deh! Kuwu Pekantingan, Kecamatan Kelangenan, Cirebon, Abang Suharto, sudah siaga dengan motor dan mobil operasional. Semoga semua aman dan lancar, warga juga terbantu. Aamiin ujar salah satu masyarakat pemerhati Koko Ocim.

Wah, ternyata isu motor dan mobil siaga itu hoax ya? Alhamdulillah, tidak ada apa-apa. Ternyata cuma kabar miring aja. Semoga warga Pekantingan tetap waspada dan selalu cek info sebelum percaya, ya! Ujar koko Ocim.

Wah, Kuwu Abang Suharto langsung klarifikasi, ya? Jadi, motor dan mobil siaga itu emang bener ada dan udah operasional dari kemarin dan tahun kemarin. Terima kasih atas klarifikasinya, pak Kuwu Abang ujar warga sekitar desa pwkantingan alhamdulilah berita yang beredar ternyata hoak.

Wah, langsung dari lapangan, ya? Ketua Satgasus DPP AMPAR CIREBON itu bilang liat sendiri motor operasional ada di desa, dibawa Kuwu Abang. Jadi, isu motor siaga itu tidak beneran, buktnya ada dan di operasionalkan saya ngga bohong ada saksinya dua wartawan yang datang pagi tadi bang (K) dan rekannya.

Langsung dari KETUA Satgasus DPP AMPAR CIREBON, H. Babil, nih! Jadi, berita yang bilang mobil dan motor desa Pekantingan ngga ada itu HOAX! Virna buktinya saya liat ada kok ujar Haji Babil. ((Bang Edi))

Senin, 17 November 2025

Dinas Perumahan Cirebon Realisasikan PSU Lewat APBD 2025 di Griya Panyawangan 4



CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terus menunjukkan komitmennya dalam membangun infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Perumahan Griya Panyawangan 4, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Kamis, (13/11/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp199.494.352 dengan panjang volume pekerjaan mencapai 163,2 meter¹. Pekerjaan ini dipercayakan kepada CV Langgeng Jaya sebagai pelaksana.

Pelaksana lapangan yang dikenal dengan sapaan akrab Mas Bambang menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya merasa bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah. "Ini adalah amanah yang harus kami kerjakan dengan maksimal. Alhamdulillah, kami telah berkali-kali dipercaya dalam kegiatan serupa, dan kepercayaan ini tidak akan kami sia-siakan," ujarnya.



Tak hanya dari pihak pelaksana, apresiasi juga datang dari warga sekitar. Ketua RT Raden Siswantoro menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat membantu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Kami warga sangat terbantu, dan tentu kami akan menjaga hasil pembangunan ini agar awet dan bisa dirasakan manfaatnya dalam waktu lama," tuturnya.

Kegiatan ini menjadi salah satu bukti bahwa sinergi antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat dapat menghasilkan dampak positif yang nyata. Diharapkan program-program seperti ini dapat terus digulirkan demi mendukung kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon.

(Cephy)

Diikuti Puluhan Jurnalis Cirebon Kuningan, bjb Jambore Wartawan 2025 Siap Digelar di Orchid Kuningan


 RADIUS (Cirebon) -
Media massa memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi. Media Massa juga memiliki fungsi untuk menyebarluaskan informasi kepada Masyarakat.

Dengan peran tersebut, penting untuk media massa meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan profesionalisme jurnalis sebagai ujung tombak perusahaan media massa. Atas dasar itu, Forum Jurnalis Cirebon (FJC) bekerja sama dengan Pokja Wartawan Polres Kuningan bakal menggelar acara Jambore Wartawan 2025 yang dipusatkan di D Orchid Cisantana Kabupaten Kuningan 19-20 Nopember 2025.

Ketua Panitia Penyelenggara Jambore Wartawan 2025, Andi Kurniadi ( Andik), kegiatan itu dimaksudkan utama untuk silaturahmi. Selain itu, sebagai ajang bertukar pikiran dengan sesama insan pers menanggapi isu-isu terkini.
”Ini sudah yang kedua kali kita selenggarakan. Tahun ini kami berkolaborasi dengan rekan-rekan jurnalis Kuningan. Dengan segala keterbatasan kami menyelenggarakan acara ini dan mengundang terbatas rekan-rekan jurnalis Cirebon dan Kuningan,” papar Andik, didampingi Sekretaris Kegiatan, Eli Said Karta, Senin 17 Nopember 2025.

Andik juga mengatakan, acara akan dihadiri sejumlah pejabat Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. 
”Di antaranya yang kami undang Bupati Kuningan, Wali Kota Cirebon, serta Dandim dan Kapolres Kuningan,” terang Andik.

Andik menambahkan, kegiatan akan dikuti puluhan jurnalis dari berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun online. Mereka berasal dari media lokal dan nasional yang bertugas di wilayah Cirebon dan Kuningan. 

Andik menjelaskan, acara juga jadi lebih spesial dengan dukungan penuh Bank BJB. Menurut dia, salah satu diskusi yang dilakukan juga terkait masalah UMKM dan pelaku usaha pariwisata dan peran perbankan khususnya BJB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokasl dan nasional. 

”Jadi selain diskusi terkait masalah-masalah jurnalistik, kami juga ingin mengambil peran mendukung program-program pemerintah termasuk pemda,” tutur Andik.

Menurut dia, ada banyak yang bisa dikerjasamakan antara stakeholder terkait dengan insan pers. Sebab, jurnalis dan media massa memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan informasi, mendidik dan menghibur Masyarakat dengan sajian berita-berita yang sesuai fakta.

Andik berharap kegiatan itu menghasilkan sesuatu dampak yang nyata untuk peningkatan kemampuan jurnalis menangkap isu-isu terkini. Sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Parbowo.

”Kami berharap acara ini bisa menjadi agenda rutin dengan dukungan para pihak terkait dengan jangkauan yang lebih besar. Mohon maaf buat rekan-rekan yang belum bisa diundang karena keterbatasan kami. Ke depan mudah-mudahan banyak kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan Jurnalis,” ungkap Andik. *

Semangat Pusat, Demokrat Cirebon Resmikan Pembangunan Kantor DPC Representatif


RADIUS (Cirebon) -
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Cirebon resmi memulai melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor DPC Partai Demokrat baru melalui kegiatan groundbreaking, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron Ketua, Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Ir. H. Anton Sukartono Suratto, PLT DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon, dr. Hj. Ratnawati, M.KKK, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Cirebon, dan Pengurus DPC, PAC Partai Demokrat.

dr. Hj. Ratnawati mengatakan bahwa pembangunan kantor baru ini menjadi langkah penting setelah sebelumnya DPP Partai Demokrat melakukan groundbreaking pembangunan kantor pusat dan DPD Partai Demokrat Jawa Barat meresmikan kantor barunya pada 26 Oktober 2025.

“Sesuai arahan dan semangat dari pusat, kami terpacu untuk segera membangun kantor DPC Partai Demokrat di Kabupaten Cirebon. Setelah melihat perkembangan di DPP dan DPD, kami merasa sudah saatnya DPC juga memiliki kantor yang representatif,” ujarnya.


Ratnawati menjelaskan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan kantor baru tersebut dibeli langsung dari ahli waris pemilik sebelumnya.

“Tanah ini kami beli dari ahli waris, kebetulan putranya dua orang dan tinggal di Kota Bekasi. Luas tanahnya 313 atau 31,3 meter persegi dengan lebar 9,85 meter persegi. Kalau kantor DPD itu bentuknya melebar, sedangkan kantor DPC ini memanjang,” jelasnya.

Dirinya juga mengungkapkan rasa syukur karena lokasi tanah yang dibeli berada berdampingan dengan fasilitas ibadah.

 “Alhamdulillah, sebelumnya saya bertahan di kantor DPC yang lama karena di sebelahnya ada mushola. Dan ternyata di tanah yang baru ini juga belakangnya berbatasan dengan tembok mushola,” katanya.

Ia menambahkan adanya kesempatan untuk membuka akses jalan menuju mushola melalui area yang saat ini dibangun. “Saya meminta agar dibuatkan jalan tembus untuk teman-teman yang ingin beribadah. Jadi tidak perlu membangun mushola baru di sini. Kita bisa sama-sama menggunakan mushola yang sudah ada,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat, Ir. H. Anton Sukartono Suratto, menyampaikan harapan besarnya agar seluruh upaya dan kegiatan kader Demokrat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Anton, seluruh jajaran Partai Demokrat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, harus terus memperkuat komitmen pengabdian.


“Intinya, kita semua ingin berbakti kepada Partai Demokrat. Demokrat harus dicintai oleh masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama bagi Demokrat untuk meraih prestasi politik yang lebih baik di masa mendatang. Anton pun optimistis bahwa dengan kerja keras dan kedekatan dengan rakyat, Demokrat Kabupaten Cirebon bisa menjadi juara pada 2029.

“Insyaallah 2029 Demokrat Kabupaten Cirebon bisa menjadi juara,” tegasnya.

 Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon, dr. Hj. Ratnawati. Di bawah kepemimpinannya, pembangunan kantor DPC.

Herman menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bentuk kepemimpinan yang memiliki integritas tinggi. 

Ia menyoroti masih adanya contoh sebaliknya di beberapa daerah, di mana kantor-kantor DPD maupun DPC yang dibangun bersama kader justru diklaim sebagai milik pribadi.


“Banyak kejadian kurang baik seperti kantor DPD Jatim, kantor DPD Jabar sebelumnya, dan kantor DPC Indramayu yang akhirnya diklaim menjadi milik individu, bukan aset partai,” ujarnya.

Sekjen Demokrat itu juga mengingatkan pentingnya kantor partai sebagai pusat aktivitas dan penguatan eksistensi organisasi. Kantor, kata Herman, merupakan tempat para kader berdiskusi, merumuskan langkah-langkah politik, serta menjadi rumah aspirasi bagi masyarakat.

“Keberadaan kantor adalah simbol keseriusan dan komitmen partai. Di sini kader merancang masa depan politik yang lebih baik dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Herman berharap pembangunan kantor baru DPC Demokrat Kabupaten Cirebon dapat selesai tepat waktu dan segera difungsikan sebagai pusat kegiatan partai.

“Semoga pembangunannya berjalan lancar dan kantor ini dapat segera digunakan untuk melayani masyarakat dan memperkuat konsolidasi partai,” tuturnya.

Jumat, 24 Oktober 2025

Modus 'Arisan Lelang' Janjikan Untung Besar, 200 Orang Terjerat Penipuan Yose Gasela


RADIUS (Cirebon)
- Ratusan ibu rumah tangga di Kabupaten Cirebon menjadi korban dugaan penipuan berkedok arisan yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial Yose Gasela. Total kerugian yang dialami para korban diperkirakan mencapai miliaran rupiah, dengan nilai kerugian masing-masing mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Juru bicara para korban, Natha Syakilah, menyampaikan bahwa kasus tersebut telah dilaporkan ke Polresta Cirebon sejak 20 Agustus 2024, namun hingga kini belum ada perkembangan berarti.

“Para korban ini sudah melapor lebih dari setahun, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Tidak ada panggilan penyidik, tidak ada kabar lanjutan, bahkan belum sampai tahap P21,” ungkap Natha kepada wartawan, Kamis (23/10/2025) malam.

Menurut Natha, jumlah korban mencapai sekitar 200 orang, mayoritas merupakan warga Kecamatan Lemahabang dan sekitarnya. Nilai kerugian pun bervariasi, mulai dari Rp32 juta hingga mencapai Rp300 juta per orang.

“Mereka semua masyarakat kecil yang berharap uang arisan bisa membantu ekonomi keluarga,” ujarnya.

Natha berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan kejelasan hukum kepada para korban.

“Kami mohon kepada Ibu Kapolresta Cirebon untuk menanggapi kasus ini. Jangan sampai harus viral dulu baru ditindak. Para korban ini rakyat kecil yang butuh perlindungan hukum,” tegasnya.

Kasus ini bermula dari skema “arisan lelang” yang dijalankan Yose Gasela sejak tahun 2024. Modusnya, pelaku menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan dalih arisan berantai. Peserta diminta menyetor sejumlah uang dengan janji akan menerima nominal lebih besar sebulan kemudian.

“Misalnya setor Rp25 juta, dijanjikan bulan depan cair Rp30 juta. Jadi seperti titip dana tapi dibungkus dengan nama arisan,” jelas Natha.

Pada awalnya, beberapa peserta memang sempat menerima pembayaran sehingga menimbulkan rasa percaya. Namun, setelah beberapa kali transaksi, pencairan mulai macet dan pelaku sulit dihubungi.

Salah satu korban, Sinta, mengaku tergiur karena sistem arisan awalnya terlihat lancar.

“Awal-awal memang sempat dibayar, tapi setelah itu mulai macet. Saya sudah keluar ratusan juta dan tidak kembali,” ujarnya.

Ia bahkan mengaku sempat diancam ketika menagih uangnya.

“Terakhir saya minta uang saya dikembalikan, dia bilang sabar karena uangnya belum masuk. Setelah itu Yose kabur,” tutur Sinta kesal.

Korban lainnya, Mega, juga mengalami hal serupa.

“Saya sudah keluar sekitar Rp300 juta, cuma sempat dapat dua kali, Rp20 juta dan Rp30 juta. Setelah itu tidak ada kabar lagi,” katanya.

Para korban kini berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang dikabarkan telah menghilang.

“Kami hanya ingin uang kami kembali dan pelaku dihukum seadil-adilnya,” pungkas Natha. (NM)