Respon Cepat Polresta Cirebon Tangani Kebakaran Rumah di Desa Galagamba Ciwaringin​

Warga Desa Galagamba, Ciwaringin mendadak geger. Suasana pagi yang tenang pada Selasa (14/04/2026) berubah menjadi mencekam setelah api raksasa tiba-tiba berkobar dan melahap habis kediaman warga bernama Sarkun.

​

​Peristiwa bermula sekitar pukul 07.45 WIB. Saksi mata di lokasi, Didi, mengaku melihat kepulan asap hitam pekat yang keluar dari sela-sela atap rumah korban. Tanpa pikir panjang, ia merangsek masuk ke area dapur yang ternyata sudah menjadi Lautan Api.

​Mendapat laporan darurat, jajaran Polsek Ciwaringin langsung bergerak bak kilat menuju lokasi. Dua unit mobil pemadam kebakaran juga turut dikerahkan ke lokasi kejadian untuk menjinakkan api yang terus mengganas.

​Petugas berjibaku melawan panasnya api selama hampir dua jam. Setelah perjuangan dramatis, api akhirnya berhasil ditaklukkan total pada pukul 09.30 WIB.

​Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, kerugian yang diderita Bapak Sarkun sangat menyakitkan. Harta benda yang dikumpulkan bertahun-tahun ludes menjadi abu dengan taksiran kerugian mencapai Rp 200 juta.

​

Saat ini, lokasi kejadian pun telah dipasang garis polisi. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan mendalam.

​"Kami sudah terjunkan tim untuk olah TKP dan memeriksa saksi-saksi. Fokus kami saat ini adalah memastikan penyebab pasti sumber api dan menjamin keamanan di sekitar lokasi pasca-kejadian," tegas Kombes Pol Imara Utama.

​Kini, puing-puing bangunan di RT 12/06 Desa Galagamba itu menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya amukan si jago merah di pagi yang kelabu tersebut. Warga diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi bahaya kebakaran yang bisa mengintai kapan saja.

(Agus Hermawan)

Read More

Bupati Imron Tekankan Peran Strategis PKK dan Posyandu dalam Pembangunan Keluarga

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron menegaskan pentingnya peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Tim Pembina Posyandu dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Imron saat pelantikan Ketua TP PKK dan Ketua Pembina Posyandu Kecamatan se-Kabupaten Cirebon Tahun 2026 di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (14/4/2026).

Dalam sambutannya, Imron optimis para pengurus mampu menjalankan tugas dengan baik, serta mendorong kemajuan gerakan PKK dan pembinaan Posyandu di wilayah masing-masing.

Ia menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan amanah dari regulasi pemerintah, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, yang mengatur bahwa istri kepala daerah dan camat secara ex officio menjabat sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Pembina Posyandu.

Lebih lanjut, Imron menekankan PKK dan Posyandu memiliki peran krusial dalam mendukung program prioritas nasional yang tertuang dalam visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Menurutnya, kedua lembaga tersebut menjadi pilar utama dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.

Ia menyebutkan, melalui 10 Program Pokok PKK, upaya peningkatan kualitas hidup keluarga dilakukan di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan hidup.

Sementara Posyandu berperan sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat desa dan kelurahan.

“Program PKK dan Posyandu perlu dilaksanakan dengan prinsip kemitraan, keswadayaan dan kegotongroyongan,” katanya.

Selain itu, ia meminta agar dilakukan pemetaan program prioritas, seperti ketahanan pangan, peningkatan ekonomi masyarakat, pemberian makanan bergizi bagi anak, serta peningkatan pelayanan sosial dasar.

Imron juga menyoroti pentingnya penguatan integrasi sosial yang dinilai mengalami penurunan.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program kesejahteraan keluarga sangat bergantung pada sinergi antara masyarakat dan pemerintah.

“Kolaborasi dan sinergi antara PKK, Posyandu, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan. Tidak ada satu pihak pun yang dapat bekerja sendiri,” ujarnya.

Imron mengajak seluruh kader PKK dan Posyandu untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Ia menilai peran kader sangat penting, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan keluarga.

Ia berharap seluruh jajaran dapat bekerja secara optimal demi percepatan pembangunan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Senada dengan itu, Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Nunung Roosmini menyampaikan keyakinannya terhadap komitmen para ketua yang baru dilantik dalam menjalankan amanah.

“Saya percaya, bahwa Ketua Tim Penggerak PKK akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,” ujarnya. (DISKOMINFO)

Read More

Pemkab Cirebon Terapkan WFH Setiap Jumat, Layanan Publik Tetap Normal

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi menerapkan kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Work From Home (WFH).

Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 000.8.3/11/SETDA tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan pada 9 April 2026.

Bupati Cirebon, Imron menyampaikan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat terkait perubahan budaya kerja ASN. Penerapannya dilakukan melalui kombinasi kerja dari kantor dan dari rumah.

WFH diberlakukan satu hari dalam satu minggu, yakni setiap hari Jumat. Sementara hari kerja lainnya, ASN tetap bekerja dari kantor (WFO).

Meski demikian, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diwajibkan tetap bekerja dari kantor.

“Unit pelayanan publik langsung agar tetap melaksanakan WFO,” demikian salah satu poin penting dalam Surat Edaran tersebut.

Unit layanan yang tetap WFO meliputi layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, administrasi kependudukan, perizinan, pendidikan, pemadam kebakaran, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Kebijakan ini memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Selain itu, pejabat struktural seperti Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, camat, dan kuwu dikecualikan dari kebijakan WFH. Mereka tetap melaksanakan tugas sepenuhnya dari kantor.

Setiap perangkat daerah diminta memastikan pelaksanaan WFH tidak mengganggu kinerja organisasi. Pengaturan teknis disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi. (DISKOMINFO)

Pemkab Cirebon juga mendorong optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dukungan teknologi seperti tanda tangan elektronik, presensi digital, dan layanan pengaduan daring menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan ini.

Bupati Imron menegaskan kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi kerja sekaligus mendorong penghematan energi dan biaya operasional.

Di sisi lain, perangkat daerah tetap harus membuka akses pengaduan masyarakat secara daring maupun tatap muka. (DISKOMINFO)

Read More

TP PKK dan DWP Kabupaten Cirebon Perkuat Sinergi Pembangunan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat sinergi antarorganisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah.

Hal ini terlihat dalam pertemuan rutin Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Cirebon, di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum koordinasi bagi organisasi perempuan untuk memperkuat peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial dan mendukung pembangunan daerah.

Pertemuan tersebut juga dihadiri langsung oleh Bupati Cirebon, Imron, yang memberikan arahan kepada para peserta.

Dalam sambutannya, Bupati Imron menekankan pentingnya peran ulama dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Cirebon.

“Ulama dan tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat vital, bukan hanya sebagai penjaga moral, tetapi juga sebagai perekat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Cirebon,” ujar Imron.

“Saya mengajak seluruh elemen untuk terus bersinergi menjaga kedamaian dan menyukseskan pembangunan daerah,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar yang berpotensi memecah belah persatuan.

Menurutnya, kedamaian harus dibangun melalui sikap saling menghargai antarwarga.

“Kedamaian bukan sekadar tidak adanya konflik, tapi hadirnya rasa saling menghargai. Saya titip kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, jangan mudah terprovokasi oleh berita bohong yang dapat memecah belah. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berselisih,” tambahnya.

Lebih lanjut, Imron menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan beretika.

“Membangun Kabupaten Cirebon tidak cukup hanya dengan infrastruktur jalan atau gedung, tapi yang paling utama adalah membangun manusianya,” kata Imron.

“Kita butuh generasi yang tidak hanya pintar secara teknologi, tapi juga memiliki fondasi agama dan etika yang kuat agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri,” ungkapnya.

Melalui pertemuan rutin ini, TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cirebon diharapkan dapat terus berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan, meningkatkan kualitas keluarga, serta mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dan berdaya saing. (DISKOMINFO)

Read More

DPPKBP3A Kabupaten Cirebon Dorong Perempuan Jadi Pilar Pembangunan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mendorong peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan nasional melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) menggelar Seminar Public Speaking bagi organisasi perempuan, di Ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh organisasi wanita dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Cirebon dan Gerakan Organisasi Wanita (GOW) dengan mengusung tema “Kiprah Perempuan Politik dalam Pembangunan Bangsa dan Negara Menuju Indonesia Emas”.

Seminar ini bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan dalam berbicara di depan umum secara percaya diri dan efektif.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mendalam mengenai konsep 3V dalam public speaking, yakni visual (bahasa tubuh), vokal (intonasi suara), dan verbal (pilihan kata).

Kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat komunikasi interpersonal dan profesional para peserta.

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, dalam sambutannya menegaskan bahwa kemampuan komunikasi menjadi kunci penting dalam dunia politik maupun profesional.

Ia menyebut, gagasan yang baik tidak akan berdampak tanpa kemampuan menyampaikannya secara efektif.

“Perempuan bukanlah pelengkap, melainkan pilar utama pembangunan menuju Indonesia Emas. Kita membutuhkan pemimpin perempuan yang tidak hanya tangguh, tetapi juga cakap dalam komunikasi,” ujar perempuan yang akrab disapa Fitri.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini terjadi pergeseran paradigma pembangunan gender di Kabupaten Cirebon.

Perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek pemberdayaan, melainkan sebagai subjek strategis melalui pendekatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap program pembangunan.

Selain itu, Fitri menyoroti peran penting perempuan dalam lingkup keluarga sebagai pendidik pertama bagi generasi masa depan.

Menurutnya, kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan dari peran perempuan dalam membangun fondasi pendidikan di rumah.

“Perempuan adalah pendidik pertama dan utama yang menentukan arah generasi masa depan,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Cirebon, lanjut Fitri, berkomitmen untuk terus membuka akses yang setara bagi perempuan dalam pendidikan, dunia kerja, serta ruang pengambilan keputusan.

Upaya tersebut dipandang sebagai langkah strategis dalam mendukung kemajuan bangsa.

“Pemberdayaan perempuan bukan hanya isu kesetaraan, tetapi merupakan investasi penting bagi kemajuan bangsa,” pungkasnya.

Melalui seminar ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan kapasitas diri serta memperluas wawasan, sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas. (DISKOMINFO)

Read More

Jaga Opini WTP, Pemkab Cirebon Dorong Tindak Lanjut Audit BPK

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala memimpin rapat dinas yang diikuti seluruh kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Cirebon di Ruang Rapat Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (7/4/2026).

Rapat tersebut menyoroti tindak lanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seiring proses audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kini memasuki tahap terinci.

Sekda Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala menjelaskan, audit terinci LKPD diperkirakan rampung dalam waktu sekitar satu bulan ke depan.

Hasilnya akan menentukan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Ada yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian), ada yang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kita sudah berapa kali WTP,” ujar Hendra dalam rapat.

Ia menambahkan, Kabupaten Cirebon telah meraih opini WTP sebanyak 11 kali. Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak menurun pada pemeriksaan tahun ini.

Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi opini BPK adalah tindak lanjut atas temuan audit, terutama terkait pengembalian kerugian keuangan daerah.

Ia menegaskan, meskipun nilai tersebut masih di bawah ambang batas umum yang dapat memengaruhi opini, pemerintah daerah tetap harus waspada.

“Oleh karenanya, diminta nanti yang pengembaliannya belum selesai, terutama pengembalian uang, ini mohon untuk segera diselesaikan. Jangan menunggu nanti pemeriksaan terinci BPK selesai,” tuturnya.

Bupati Cirebon, Imron, dalam arahannya meminta seluruh jajaran perangkat daerah dan camat untuk meningkatkan kinerja, inovasi, serta koordinasi antarinstansi. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang tidak berbelit.

“Kalau kerja itu harus bisa berinovasi, menggali potensi yang ada di daerah dan menangani kelemahan,” kata Imron.

Ia juga meminta para pejabat agar tidak mempersulit pelayanan kepada masyarakat dengan alasan aturan.

“Saya minta para pejabat ini jangan sok mempersulit aturan-aturan, kalau itu hubungannya dengan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Imron mendorong peningkatan komunikasi lintas sektor agar program pemerintah berjalan efektif dan tidak terhambat koordinasi. (DISKOMINFO)

Read More

Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Cirebon Fokus Infrastruktur dan Ekonomi Rakyat

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di ruang Nyimas Gandasari Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan ini menjadi forum penyelarasan program pembangunan daerah dengan berbagai masukan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Bupati Cirebon Imron menyampaikan, penyusunan rencana kerja tahun 2027 menekankan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia meminta seluruh perangkat daerah aktif memberikan masukan yang relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Rencana kerja untuk tahun 2027, maka kami berharap kepada SKPD memberikan masukan terutama pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat,” ujar Bupati Imron.

Menurutnya, sektor infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama dalam pembangunan ke depan. Selain itu, pemerintah juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari budayawan, ulama, hingga pelaku ekonomi.

Imron menegaskan, pembangunan daerah harus berjalan secara menyeluruh dengan menghidupkan berbagai sektor strategis.

“Perekonomian, infrastruktur, budaya dan lainnya harus hidup,” ucapnya.

Ia juga mendorong penguatan budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, termasuk menghidupkan kembali kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan.

“Menghidupkan lagi budaya kita yang dulu, seperti pemanfaatan lahan di pekarangan rumah untuk menanam sayuran dan lainnya. Ini, kan, budaya orang kita dulu,” katanya.

Dalam upaya menekan angka kemiskinan, pemerintah daerah juga membuka peluang investasi serta mendorong kreativitas masyarakat dalam menggerakkan ekonomi.

Dalam Musrenbang tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, di antaranya penguatan budaya dan kearifan lokal, peningkatan daya saing sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, serta kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan.

Selain itu, transformasi digital pemerintahan, stabilitas keamanan, dan pemerataan infrastruktur juga menjadi fokus pembahasan.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2027 adalah penguatan infrastruktur dan hilirisasi sektor unggulan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Pemerintah daerah juga menetapkan fokus kebijakan belanja, meliputi peningkatan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kreatif dan digital, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, serta digitalisasi layanan publik.

Sementara itu, arah kebijakan pembangunan diarahkan pada penurunan kemiskinan dan peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan nilai tambah ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, peningkatan layanan publik dan kinerja aparatur, serta pengendalian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. (DISKOMINFO)

Read More

Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Bupati Imron Terapkan Gerakan Bersih Kantor untuk ASN

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah menjaga kebersihan lingkungan kantor sebagai bagian dari disiplin kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 100.3.4.2/1/Dis LH tentang Wajib Menjaga Kebersihan Lingkungan Kantor yang ditetapkan pada 5 Februari 2026, sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia dalam pidato 2 Februari 2026.

Surat edaran ini berlaku untuk seluruh unsur pemerintahan daerah, mulai dari sekretaris daerah, asisten, kepala perangkat daerah, camat, hingga pimpinan BUMD se-Kabupaten Cirebon, dan diterapkan di seluruh lingkungan kantor pemerintahan.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan, “Setiap pimpinan dan pegawai wajib menjaga kebersihan, kerapihan, dan ketertiban lingkungan kerja di masing-masing unit kerja.”

Ruang lingkup kebersihan meliputi ruang kerja, ruang pelayanan, ruang rapat, toilet, fasilitas umum, halaman, taman, area parkir, hingga saluran drainase di sekitar kantor.

Perangkat daerah juga diminta menunjuk penanggung jawab kebersihan serta mengelola sampah melalui pemilahan dari sumbernya.

Surat edaran ini juga menegaskan larangan membuang sampah sembarangan. “Dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan di lingkungan kantor dan sekitarnya,” sebagaimana tertuang dalam ketentuan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan kebersihan dilakukan setiap hari kerja selama 30 menit, mulai pukul 07.30 hingga 08.00 WIB.

Kepala perangkat daerah dan camat bertanggung jawab melakukan pengawasan langsung, sementara perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan monitoring dan evaluasi.

ASN yang melanggar ketentuan akan dikenai teguran administratif sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan disiplin ASN.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan kebijakan ini sebagai wujud dukungan terhadap arahan Presiden sekaligus komitmen menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berwibawa. (DISKOMINFO)

Read More

Daftar Luas Wilayah 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon, Kapetakan Terluas

Radius102 COM,- KABUPATEN CIREBON — Luas wilayah 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon menunjukkan bentang geografis yang beragam, dari wilayah pesisir hingga perbatasan Jawa Tengah.

Data Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat, Kecamatan Kapetakan menjadi kecamatan terluas dengan 67,47 kilometer persegi.

Di bawahnya, ada Kecamatan Gegesik yang memiliki luas 63,74 kilometer persegi, disusul Susukan 51,96 kilometer persegi, Losari 47,91 kilometer persegi, dan Pasaleman 41,28 kilometer persegi.

Lima kecamatan ini menjadi kawasan dengan hamparan wilayah terbesar di Kabupaten Cirebon.

Kelompok kecamatan dengan luas di atas 30 kilometer persegi juga cukup banyak.

Dukupuntang memiliki luas 37,39 kilometer persegi, Pangenan 36,81 kilometer persegi, Gebang 35,30 kilometer persegi, Sedong 34,40 kilometer persegi, Greged 32,20 kilometer persegi, Waled 30,76 kilometer persegi, dan Gempol 30,70 kilometer persegi.

Sementara itu, kecamatan dengan luas mendekati 30 kilometer persegi antara lain Sumber 29,50 kilometer persegi, Astanajapura 29,15 kilometer persegi, Kaliwedi 28,73 kilometer persegi, Mundu 27,49 kilometer persegi, Karangwareng 27,16 kilometer persegi, Suranenggala 25,92 kilometer persegi, Pabedilan 25,80 kilometer persegi, Beber 25,62 kilometer persegi, dan Arjawinangun 24,26 kilometer persegi.

Pada kelompok luas menengah, Lemahabang tercatat 22,63 kilometer persegi, Gunung jati 22,61 kilometer persegi, Babakan 22,16 kilometer persegi, Panguragan 21,97 kilometer persegi, Klangenan 20,40 kilometer persegi, Talun 19,53 kilometer persegi, Palimanan 19,10 kilometer persegi, Ciwaringin 19,01 kilometer persegi, Plumbon 19,01 kilometer persegi, Karangsembung 18,80 kilometer persegi, dan Susukan Lebak 18,03 kilometer persegi.

Adapun kecamatan dengan luas relatif kecil berada di bawah 17 kilometer persegi. Jamblang memiliki luas 16,57 kilometer persegi, Depok 16,36 kilometer persegi, Ciledug 14,62 kilometer persegi, dan Plered 13,22 kilometer persegi.

Empat kecamatan dengan luas paling kecil yakni Kedawung 10,77 kilometer persegi, Tengah Tani 9,75 kilometer persegi, Pabuaran 9,57 kilometer persegi, dan Weru 9,10 kilometer persegi.

Data luas wilayah menjadi dasar penting dalam perencanaan tata ruang, pengembangan infrastruktur, serta distribusi anggaran. (DISKOMINFO)

Read More

H. Babil, Ketua Satgasus DPP AMPAR CIREBON, mendukung Akhmad Sudrajat karena kesalahannya itu manusiawi dan sudah diakui. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat semua, ya!

Klarifikasi Kesalahan Penulisan Redaksi Surat Jawaban Audensi Desa Cipanas

Dukupuntang, Kabupaten Cirebon - Akhmad Sudrajat, Kaur Perencanaan Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, mengakui kesalahan penulisan redaksi surat jawaban audensi yang menyebabkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat.

Kesalahan penulisan tersebut terjadi saat Akhmad Sudrajat menulis "progam" alih-alih "sosialisasi" dari Kejaksaan Negeri Sumber yang memberikan sosialisasi tentang penggunaan dana desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon tahun 2024 lalu.

"Kami mohon maaf atas kesalahan ini. Kami mengakui keketeledoran kami dalam menulis redaksi surat jawaban audensi," ujar Akhmad Sudrajat.

Kesalahan penulisan ini menyebabkan pemberitaan miring di beberapa media online dan membuat gaduh di lingkungan masyarakat Desa Cipanas. Namun, Akhmad Sudrajat telah menjelaskan bahwa kesalahan tersebut hanya kesalahan penulisan dan tidak ada intervensi pihak Kejaksaan Negeri Sumber atau FKKC dalam program tersebut.

Muali, Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), juga menegaskan bahwa kesalahan penulisan tersebut telah dijelaskan oleh Akhmad Sudrajat dan tidak ada intervensi pihak lain dalam program tersebut.

"Kami berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi dan masyarakat Desa Cipanas dapat lebih paham," ujar Muali.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa kesalahan penulisan redaksi surat jawaban audensi tersebut hanya kesalahan teknis dan tidak ada niat jahat di baliknya.

(Babil)

Read More

Ternyata Senyum Itu Ibadah Mobil dan motor Siaga Ada

Cirebon,  Alhamdulillah, syukur deh! Kuwu Pekantingan, Kecamatan Kelangenan, Cirebon, Abang Suharto, sudah siaga dengan motor dan mobil operasional. Semoga semua aman dan lancar, warga juga terbantu. Aamiin ujar salah satu masyarakat pemerhati Koko Ocim.

Wah, ternyata isu motor dan mobil siaga itu hoax ya? Alhamdulillah, tidak ada apa-apa. Ternyata cuma kabar miring aja. Semoga warga Pekantingan tetap waspada dan selalu cek info sebelum percaya, ya! Ujar koko Ocim.

Wah, Kuwu Abang Suharto langsung klarifikasi, ya? Jadi, motor dan mobil siaga itu emang bener ada dan udah operasional dari kemarin dan tahun kemarin. Terima kasih atas klarifikasinya, pak Kuwu Abang ujar warga sekitar desa pwkantingan alhamdulilah berita yang beredar ternyata hoak.

Wah, langsung dari lapangan, ya? Ketua Satgasus DPP AMPAR CIREBON itu bilang liat sendiri motor operasional ada di desa, dibawa Kuwu Abang. Jadi, isu motor siaga itu tidak beneran, buktnya ada dan di operasionalkan saya ngga bohong ada saksinya dua wartawan yang datang pagi tadi bang (K) dan rekannya.

Langsung dari KETUA Satgasus DPP AMPAR CIREBON, H. Babil, nih! Jadi, berita yang bilang mobil dan motor desa Pekantingan ngga ada itu HOAX! Virna buktinya saya liat ada kok ujar Haji Babil. ((Bang Edi))

Read More

Dinas Perumahan Cirebon Realisasikan PSU Lewat APBD 2025 di Griya Panyawangan 4

CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terus menunjukkan komitmennya dalam membangun infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Perumahan Griya Panyawangan 4, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Kamis, (13/11/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp199.494.352 dengan panjang volume pekerjaan mencapai 163,2 meter¹. Pekerjaan ini dipercayakan kepada CV Langgeng Jaya sebagai pelaksana.

Pelaksana lapangan yang dikenal dengan sapaan akrab Mas Bambang menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya merasa bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah. "Ini adalah amanah yang harus kami kerjakan dengan maksimal. Alhamdulillah, kami telah berkali-kali dipercaya dalam kegiatan serupa, dan kepercayaan ini tidak akan kami sia-siakan," ujarnya.

Tak hanya dari pihak pelaksana, apresiasi juga datang dari warga sekitar. Ketua RT Raden Siswantoro menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat membantu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Kami warga sangat terbantu, dan tentu kami akan menjaga hasil pembangunan ini agar awet dan bisa dirasakan manfaatnya dalam waktu lama," tuturnya.

Kegiatan ini menjadi salah satu bukti bahwa sinergi antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat dapat menghasilkan dampak positif yang nyata. Diharapkan program-program seperti ini dapat terus digulirkan demi mendukung kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon.

(Cephy)

Read More

Diikuti Puluhan Jurnalis Cirebon Kuningan, bjb Jambore Wartawan 2025 Siap Digelar di Orchid Kuningan

 RADIUS (Cirebon) - Media massa memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi. Media Massa juga memiliki fungsi untuk menyebarluaskan informasi kepada Masyarakat.

Dengan peran tersebut, penting untuk media massa meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan profesionalisme jurnalis sebagai ujung tombak perusahaan media massa. Atas dasar itu, Forum Jurnalis Cirebon (FJC) bekerja sama dengan Pokja Wartawan Polres Kuningan bakal menggelar acara Jambore Wartawan 2025 yang dipusatkan di D Orchid Cisantana Kabupaten Kuningan 19-20 Nopember 2025.

Ketua Panitia Penyelenggara Jambore Wartawan 2025, Andi Kurniadi ( Andik), kegiatan itu dimaksudkan utama untuk silaturahmi. Selain itu, sebagai ajang bertukar pikiran dengan sesama insan pers menanggapi isu-isu terkini.
”Ini sudah yang kedua kali kita selenggarakan. Tahun ini kami berkolaborasi dengan rekan-rekan jurnalis Kuningan. Dengan segala keterbatasan kami menyelenggarakan acara ini dan mengundang terbatas rekan-rekan jurnalis Cirebon dan Kuningan,” papar Andik, didampingi Sekretaris Kegiatan, Eli Said Karta, Senin 17 Nopember 2025.

Andik juga mengatakan, acara akan dihadiri sejumlah pejabat Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. 
”Di antaranya yang kami undang Bupati Kuningan, Wali Kota Cirebon, serta Dandim dan Kapolres Kuningan,” terang Andik.

Andik menambahkan, kegiatan akan dikuti puluhan jurnalis dari berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun online. Mereka berasal dari media lokal dan nasional yang bertugas di wilayah Cirebon dan Kuningan. 

Andik menjelaskan, acara juga jadi lebih spesial dengan dukungan penuh Bank BJB. Menurut dia, salah satu diskusi yang dilakukan juga terkait masalah UMKM dan pelaku usaha pariwisata dan peran perbankan khususnya BJB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokasl dan nasional. 

”Jadi selain diskusi terkait masalah-masalah jurnalistik, kami juga ingin mengambil peran mendukung program-program pemerintah termasuk pemda,” tutur Andik.

Menurut dia, ada banyak yang bisa dikerjasamakan antara stakeholder terkait dengan insan pers. Sebab, jurnalis dan media massa memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan informasi, mendidik dan menghibur Masyarakat dengan sajian berita-berita yang sesuai fakta.

Andik berharap kegiatan itu menghasilkan sesuatu dampak yang nyata untuk peningkatan kemampuan jurnalis menangkap isu-isu terkini. Sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Parbowo.

”Kami berharap acara ini bisa menjadi agenda rutin dengan dukungan para pihak terkait dengan jangkauan yang lebih besar. Mohon maaf buat rekan-rekan yang belum bisa diundang karena keterbatasan kami. Ke depan mudah-mudahan banyak kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan Jurnalis,” ungkap Andik. *

Read More

Semangat Pusat, Demokrat Cirebon Resmikan Pembangunan Kantor DPC Representatif

RADIUS (Cirebon) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Cirebon resmi memulai melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor DPC Partai Demokrat baru melalui kegiatan groundbreaking, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron Ketua, Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Ir. H. Anton Sukartono Suratto, PLT DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon, dr. Hj. Ratnawati, M.KKK, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Cirebon, dan Pengurus DPC, PAC Partai Demokrat.

dr. Hj. Ratnawati mengatakan bahwa pembangunan kantor baru ini menjadi langkah penting setelah sebelumnya DPP Partai Demokrat melakukan groundbreaking pembangunan kantor pusat dan DPD Partai Demokrat Jawa Barat meresmikan kantor barunya pada 26 Oktober 2025.

“Sesuai arahan dan semangat dari pusat, kami terpacu untuk segera membangun kantor DPC Partai Demokrat di Kabupaten Cirebon. Setelah melihat perkembangan di DPP dan DPD, kami merasa sudah saatnya DPC juga memiliki kantor yang representatif,” ujarnya.

Ratnawati menjelaskan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan kantor baru tersebut dibeli langsung dari ahli waris pemilik sebelumnya.

“Tanah ini kami beli dari ahli waris, kebetulan putranya dua orang dan tinggal di Kota Bekasi. Luas tanahnya 313 atau 31,3 meter persegi dengan lebar 9,85 meter persegi. Kalau kantor DPD itu bentuknya melebar, sedangkan kantor DPC ini memanjang,” jelasnya.

Dirinya juga mengungkapkan rasa syukur karena lokasi tanah yang dibeli berada berdampingan dengan fasilitas ibadah.

 “Alhamdulillah, sebelumnya saya bertahan di kantor DPC yang lama karena di sebelahnya ada mushola. Dan ternyata di tanah yang baru ini juga belakangnya berbatasan dengan tembok mushola,” katanya.

Ia menambahkan adanya kesempatan untuk membuka akses jalan menuju mushola melalui area yang saat ini dibangun. “Saya meminta agar dibuatkan jalan tembus untuk teman-teman yang ingin beribadah. Jadi tidak perlu membangun mushola baru di sini. Kita bisa sama-sama menggunakan mushola yang sudah ada,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat, Ir. H. Anton Sukartono Suratto, menyampaikan harapan besarnya agar seluruh upaya dan kegiatan kader Demokrat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Anton, seluruh jajaran Partai Demokrat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, harus terus memperkuat komitmen pengabdian.

“Intinya, kita semua ingin berbakti kepada Partai Demokrat. Demokrat harus dicintai oleh masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama bagi Demokrat untuk meraih prestasi politik yang lebih baik di masa mendatang. Anton pun optimistis bahwa dengan kerja keras dan kedekatan dengan rakyat, Demokrat Kabupaten Cirebon bisa menjadi juara pada 2029.

“Insyaallah 2029 Demokrat Kabupaten Cirebon bisa menjadi juara,” tegasnya.

 Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon, dr. Hj. Ratnawati. Di bawah kepemimpinannya, pembangunan kantor DPC.

Herman menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bentuk kepemimpinan yang memiliki integritas tinggi. 

Ia menyoroti masih adanya contoh sebaliknya di beberapa daerah, di mana kantor-kantor DPD maupun DPC yang dibangun bersama kader justru diklaim sebagai milik pribadi.


“Banyak kejadian kurang baik seperti kantor DPD Jatim, kantor DPD Jabar sebelumnya, dan kantor DPC Indramayu yang akhirnya diklaim menjadi milik individu, bukan aset partai,” ujarnya.

Sekjen Demokrat itu juga mengingatkan pentingnya kantor partai sebagai pusat aktivitas dan penguatan eksistensi organisasi. Kantor, kata Herman, merupakan tempat para kader berdiskusi, merumuskan langkah-langkah politik, serta menjadi rumah aspirasi bagi masyarakat.

“Keberadaan kantor adalah simbol keseriusan dan komitmen partai. Di sini kader merancang masa depan politik yang lebih baik dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Herman berharap pembangunan kantor baru DPC Demokrat Kabupaten Cirebon dapat selesai tepat waktu dan segera difungsikan sebagai pusat kegiatan partai.

“Semoga pembangunannya berjalan lancar dan kantor ini dapat segera digunakan untuk melayani masyarakat dan memperkuat konsolidasi partai,” tuturnya.

Read More

Modus 'Arisan Lelang' Janjikan Untung Besar, 200 Orang Terjerat Penipuan Yose Gasela

RADIUS (Cirebon) - Ratusan ibu rumah tangga di Kabupaten Cirebon menjadi korban dugaan penipuan berkedok arisan yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial Yose Gasela. Total kerugian yang dialami para korban diperkirakan mencapai miliaran rupiah, dengan nilai kerugian masing-masing mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Juru bicara para korban, Natha Syakilah, menyampaikan bahwa kasus tersebut telah dilaporkan ke Polresta Cirebon sejak 20 Agustus 2024, namun hingga kini belum ada perkembangan berarti.

“Para korban ini sudah melapor lebih dari setahun, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Tidak ada panggilan penyidik, tidak ada kabar lanjutan, bahkan belum sampai tahap P21,” ungkap Natha kepada wartawan, Kamis (23/10/2025) malam.

Menurut Natha, jumlah korban mencapai sekitar 200 orang, mayoritas merupakan warga Kecamatan Lemahabang dan sekitarnya. Nilai kerugian pun bervariasi, mulai dari Rp32 juta hingga mencapai Rp300 juta per orang.

“Mereka semua masyarakat kecil yang berharap uang arisan bisa membantu ekonomi keluarga,” ujarnya.

Natha berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan kejelasan hukum kepada para korban.

“Kami mohon kepada Ibu Kapolresta Cirebon untuk menanggapi kasus ini. Jangan sampai harus viral dulu baru ditindak. Para korban ini rakyat kecil yang butuh perlindungan hukum,” tegasnya.

Kasus ini bermula dari skema “arisan lelang” yang dijalankan Yose Gasela sejak tahun 2024. Modusnya, pelaku menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan dalih arisan berantai. Peserta diminta menyetor sejumlah uang dengan janji akan menerima nominal lebih besar sebulan kemudian.

“Misalnya setor Rp25 juta, dijanjikan bulan depan cair Rp30 juta. Jadi seperti titip dana tapi dibungkus dengan nama arisan,” jelas Natha.

Pada awalnya, beberapa peserta memang sempat menerima pembayaran sehingga menimbulkan rasa percaya. Namun, setelah beberapa kali transaksi, pencairan mulai macet dan pelaku sulit dihubungi.

Salah satu korban, Sinta, mengaku tergiur karena sistem arisan awalnya terlihat lancar.

“Awal-awal memang sempat dibayar, tapi setelah itu mulai macet. Saya sudah keluar ratusan juta dan tidak kembali,” ujarnya.

Ia bahkan mengaku sempat diancam ketika menagih uangnya.

“Terakhir saya minta uang saya dikembalikan, dia bilang sabar karena uangnya belum masuk. Setelah itu Yose kabur,” tutur Sinta kesal.

Korban lainnya, Mega, juga mengalami hal serupa.

“Saya sudah keluar sekitar Rp300 juta, cuma sempat dapat dua kali, Rp20 juta dan Rp30 juta. Setelah itu tidak ada kabar lagi,” katanya.

Para korban kini berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang dikabarkan telah menghilang.

“Kami hanya ingin uang kami kembali dan pelaku dihukum seadil-adilnya,” pungkas Natha. (NM)

Read More

Polresta Cirebon Musnahkan Miras Berbagai Merek dan Knalpot Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis

Jajaran Polresta Cirebon memusnahkan ribuan minuman keras (miras) berbagai merek dan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, Senin (29/9/2025). Miras dan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil KRYD dan Operasi Pekat Polresta Cirebon serta Polsek jajaran.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H, mengatakan, miras dan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis yang dimusnahkan tersebut hasil merupakan hasil KRYD dan operasi pekat di wilayah Kabupaten Cirebon selama satu bulan terakhir. Selain itu, penindakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis dikarenakan sangat mengganggu masyarakat.

"Polresta Cirebon bersama jajaran dan seluruh Forkopimda pada pelaksanaan KRYD selama hampir 21 bulan ini tetap konsisten melaksanakan kegiatan dalam melindungi warga masyarakat Kabupaten Cirebon, melindungi anak-anak generasi muda Kabupaten Cirebon dengan cara menindak tegas peredaran minuman keras dari berbagai merk baik dari miras pabrikan, miras tradisional, termasuk jenis lainnya," ujar Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H.

Ia mengatakan, jumlah miras yang dimusnahkan dalam kegiatan kali ini terdiri dari berbagai merek minuman keras pabrikan sebanyak 1.980 Botol, minuman keras tradisional jenis ciu sebanyak 7.347 botol, minuman keras tradisional jenis tuak sebanyak 426 liter, dan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis 2.560 buah.

Pihaknya menegaskan Polresta Cirebon dan Polsek jajaran tidak akan pernah berhenti menggelar razia miras maupun knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis karena sudah mendapatkan edaran dari Gubernur Jawa Barat, dan diperintahkan Kapolda Jawa Barat untuk secara tegas menindak penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Polresta Cirebon dan Forkopimda Kabupaten Cirebon mengajak seluruh elemen masyarakat untuk peduli mengawasi penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis oleh anak-anaknya atau keluarganya, karena jangan sampai digunakan, jangan membuat kegaduhan, dan mengganggu ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat.

"Polresta Cirebon dan Forkopimda Kabupaten Cirebon juga mengajak kepada seluruh pelaku usaha yang masih menjual minuman keras, minuman memabukan, yang membuat warga masyarakat Kabupaten Cirebon yang berada dalam potensi-potensi yang membahayakan tolong tidak dilanjutkan lagi," kata Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H.

Sementara itu Kasat Pol PP Kab. Cirebon H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si., menyampaikan Forkopimda Kabupaten Cirebon sangat mendukung dengan adanya kegiatan itu dan mengucapkan banyak terimakasih kepada Polresta Cirebon. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bukti nyata dari tindakan dan komitmen untuk memberantas penyakit masyarakat. 

"Kami sangat bangga atas kepemimpinan Kapolresta Cirebon dan Jajaran yang semangat untuk memberantas penyakit masyarakat di Wilayah Kabupaten Cirebon. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon juga akan menindaklanjuti dan  melaksanakan penertiban serta pengamanan terhadap miras, akan mendukung penuh Forkipimda Kabupaten Cirebon," jelasnya.

Senada, Ketua MUI Kab. Cirebon KH. ZAMZAMI AMIN, mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas kegiatan rutin pemusnahan barang bukti miras dan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Pihaknya pun merasa bangga kepada Polresta Cirebon karena kegiatan semacam itu akan menyehatkan warga masyarakat Kabupaten Cirebon.

"Kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas langkah tegas Polresta Cirebon dalam memusnahkan ribuan botol minuman keras hasil operasi penertiban penyakit masyarakat. Terimakasih yang sebesar-besarnya dengan adanya pemusnahan ini, Cirebon tetap dapat mempertahankan wilayah yang kondusif, agar kabupaten Cirebon bisa tetap aman dan nyaman," paparnya.

((Red.)) 

Read More

Desa Kejiwan Dengan Kepemimpinan Kuwu H. Casto sangat berkembang pesat Dan Maju

Cirebon, ST- Desa Kejiwan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, saat ini sedang melaksanakan tahap dua pembangunan infrastruktur jalan dengan melakukan pengecoran di Blok Dua dan pengaspalan di sebagian Blok Dua dan Blok 6. Pembangunan ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Infrastruktur Desa Kejiwan, memiliki beberapa blok yang menjadi fokus pembangunan, seperti Blok Dua dan Blok 6 Pembangunan infrastruktur jalan meliputi pengecoran dan pengaspalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat

Pemerintah Desa Kejiwan

Kuwu H. Casto memimpin pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kejiwan Pemerintah desa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang memadai.

Warga yang sebagai tokoh masyarakat sebut saja bang Tarsadi warga asli Desa Kejiwan merasa sangat bangga dengan kepemimpinan Kuwu H. Casto yang telah membawa desa mereka menjadi lebih maju dan berkembang. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa, seperti pengecoran dan pengaspalan jalan, telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi di desa.

Dengan kepemimpinan Kuwu H. Casto, Desa Kejiwan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kecamatan Susukan. Warga desa merasa percaya diri dan bangga dengan kemajuan yang telah dicapai di bawah kepemimpinan Kuwu H. Casto.

Di Blok Tiga, masyarakat masih menunggu anggaran dari Banprov yang diperkirakan akan turun dalam waktu dekat. Anggaran ini diharapkan dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya di desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan adanya anggaran dari Banprov, Desa Kejiwan dapat melanjutkan pembangunan yang telah dimulai dan meningkatkan kemajuan desa. Masyarakat Desa Kejiwan tentunya berharap bahwa anggaran ini dapat segera terealisasi sehingga dapat mendukung kegiatan pembangunan di desa.

((H.Babil))

Read More

R. Suma Berpulang: Tokoh Ormas dan LSM Padati Pemakaman Ketua MPC Cirebon

Cirebon – Sabtu, 13 September 2025.  

Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga besar Pemuda Pancasila Kabupaten Cirebon berduka atas wafatnya Ketua MPC Pemuda Pancasila, R. Suma, yang meninggal dunia pada pukul 04.25 WIB di RS Mitra Plumbon akibat sakit yang dideritanya.

Almarhum dimakamkan di dekat kediamannya di Kelurahan Tukmudal, Blok Gorda, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Proses pemakaman dihadiri oleh ribuan anggota Pemuda Pancasila dari berbagai wilayah, serta sejumlah petinggi LSM, ormas, dan tokoh masyarakat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir.

Dodik, salah satu tokoh PP, mengungkapkan kepada awak media bahwa almarhum telah menjabat sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila selama tiga periode berturut-turut, yakni 2015–2019, 2019–2023, dan 2023–2027, melalui Musyawarah Cabang (Muscab) dengan dukungan penuh dari anggota.  

"Beliau sosok pemimpin yang mengayomi dan sangat peduli terhadap anggotanya. Kehilangannya membuat kami semua sangat terpukul," ujarnya lirih.

Kesedihan mendalam juga dirasakan oleh Suganda, Ketua PP Kecamatan Plumbon.

"Beliau bukan hanya pemimpin, tapi juga seperti orang tua, kakak, sahabat, dan guru bagi kami. Kami berdoa semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadahnya, mengampuni dosanya, dan memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan," ucap Suganda dengan mata berkaca-kaca.

Kepergian R. Suma meninggalkan duka yang mendalam, namun jejak perjuangan dan dedikasinya akan terus hidup di hati seluruh anggota Pemuda Pancasila.  

Selamat jalan, Ketua. Jasamu akan selalu dikenang. 

(Cephy)

Read More

Warga Syukuri Perbaikan Jalan Pelabuhan, Pekerjaan Dikerjakan Maksimal

Cirebon Kota, Senin, 25 Agustus 2025 – Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Salah satu titik yang menjadi fokus rehabilitasi adalah Jalan Pelabuhan, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Lemahwungkuk, yang pengerjaannya telah rampung Senin malam pukul 21.00 WIB.

Proyek rehabilitasi jalan ini dibiayai melalui dana APBD Tahun Anggaran 2025, dengan pagu anggaran sebesar Rp192.490.318,00. Pelaksana kegiatan adalah CV Bukit Mulia, di bawah koordinasi langsung Bambang selaku penanggung jawab lapangan.

Dalam keterangannya kepada media, Bambang menyampaikan bahwa amanah yang dipercayakan oleh pemerintah daerah akan ia jalankan sebaik mungkin. "Kami bekerja dengan rasa tanggung jawab penuh. Kepercayaan ini tidak hanya soal pekerjaan, tetapi juga wujud kontribusi kami untuk masyarakat," ujarnya di lokasi pekerjaan.

Sebelum proses pengerjaan dimulai, seluruh material terutama aspal diperiksa secara teliti oleh Nana, selaku pengawas lapangan dari DPUTR. Ia memastikan bahwa suhu serta kualitas aspal sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. "Kami ingin pekerjaan ini bukan hanya selesai cepat, tapi juga tahan lama dan sesuai spesifikasi," kata Bambang.

Salah satu warga, Mas Fahmi, yang turut menyaksikan jalannya pekerjaan menyampaikan rasa syukurnya atas perbaikan jalan di wilayah tersebut. "Kami warga sangat berterima kasih, jalannya sekarang lebih baik. Ini tentu sangat membantu aktivitas kami sehari-hari," ungkapnya.

Melalui pelaksanaan proyek ini, Pemkot Cirebon membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tapi juga soal kepercayaan, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial. Semoga semangat membangun ini terus berlanjut di berbagai titik lainnya.

(Cephy)

Read More

Dinas PUTR Cirebon Serius Benahi Jalan Wilayah Selatan, Ini Buktinya

CIREBON – Rabu, (6/8/2025)

Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur jalan. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Leuwidinding–Wilulang yang berlokasi di Kecamatan Lemahabang.

Proyek tersebut menggunakan anggaran APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp291.444.000, dikerjakan oleh pihak pelaksana CV Guntur Jaya dengan panjang 340 meter dan lebar 3 meter.

Bambang selaku pelaksana proyek menyampaikan bahwa pekerjaan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.  

"Karena ini adalah sebuah kepercayaan, maka kami kerjakan dengan sepenuh hati agar hasilnya bermanfaat dan memuaskan masyarakat," ujarnya kepada awak media.

Sementara itu, Kristopo selaku pengawas proyek menyampaikan bahwa selama proses pengerjaan, semua berjalan sesuai rencana.  

"Alhamdulillah, semua berjalan baik. Kami akan terus melakukan pengawasan maksimal guna memastikan kualitas dan ketepatan pekerjaan," tegasnya.

Warga setempat, Sukardi, menyambut baik pembangunan jalan ini.

"Kami sebagai warga sangat senang. Jalan jadi lebih baik dan akses jadi lebih lancar. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Cirebon," ungkapnya.

Peningkatan infrastruktur ini diharapkan dapat memperlancar aktivitas warga dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di wilayah Susukan Lebak dan sekitarnya. (Cephy)

Read More