INDRAMAYU, Radius102.com, Sikap penolakan terhadap program revitalisasi Tambak Pantura budidaya ikan nila di kawasan Perhutani, ramainya informasi proyek strategis nasional pemerintah yang ada di kecamatan Pasekan membuat masyarakat petani penggarap resah dan mempertanyakan atas ketidak transparan adanya pematokan lahan.
Koalisi masyarakat pesisir Indramayu (kompi) yang merupakan wadah perjuangan masyarakat pesisir para pembudidaya ikan dan penggarap lahan Tambak kawasan Perhutani di kawasan Indramayu dengan ini mengatakan :
1. Menolak pelaksanaan program revitalisasi Tambak Pantura dengan skema budidaya ikan nila sistem intensif di kawasan Perhutani penolakan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan mendasar tidak berkeadilan bagi petambak penggarap.
2. Persoalan legalitas dan AMDAL
3. Potensi pencemaran lingkungan
4. Pengelolaan diserahkan kepada perusahaan BUMN
5. Berpotensi menguntungkan korporasi dan meminggirkan masyarakat
Ketua Kompi H. Darsam menyampaikan, bahwa program ini berpotensi hanya menguntungkan perusahaan pengelola sementara bertambah lokal kehilangan hak darat dan sumber penghidupan jika hal ini terjadi maka akan muncul dampak sosial berupa pengangguran, konflik Agraria dan meningkatnya kemiskinan di wilayah pesisir.
Sikap mendesak KOMPI stop pematokan lahan tambak.
A. Kompi dengan tegas menyatakan stop pematokan lahan tambak sampai terdapat kejelasan dan kesepakatan bersama terkait besaran nilai ganti rugi atau uang ke Rohiman yang adil dan layak
B. Kejelasan status hukum dan hak-hak petambak penggarap transparansi dokumen perizinan dan AMDAL lanjut haji darsam kami menilai tindakan pematokan lahan yang dilakukan sebelum adanya
C. Kejelasan dan kesepakatan bersama telah memicu keresahan di tengah masyarakat dan berpotensi menimbulkan gesekan massa dengan pihak keamanan.
Situasi ini sangat tidak kondusif dan dapat memicu konflik sosial yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Kami mengingatkan bahwa pendekatan Represif bukanlah solusi dialog terbuka, transparasi, dan keadilan sosial adalah jalan terbaik untuk mencegah konflik serta menjaga stabilitas wilayah pesisir Indramayu.
Tuntutan dan sikap kompi :
1. Menolak pelaksanaan program revitalisasi Tambak Pantura budidaya ikan nila di kawasan Perhutani sebelum seluruh persoalan keadilan sosial legalitas lingkungan dan pola kemitraan diselesaikan secara transparan
2. Mendesak penghentian sementara dalam kurung moratorium pematokan lahan Tambak sampai tercapai kesepakatan yang adil
3. Mendesak dilakukan dialog terbuka antara pemerintah Perhutani, Perusahaan pengelola dan Perwakilan petambak penggarap.
4. Menuntut adanya kejelasan ganti rugi atau kerohiman yang adil dan layak bagi petambak yang terdampak
5. Menuntut pelibatan aktif petambak lokal dalam skema pengelolaan berbasis kemitraan yang adil dan berkelanjutan
6. Mendesak audit lingkungan secara independen sebelum program dijalankan. Terangnya.
(MHR)
0 comments:
Posting Komentar