KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima Joint Monitoring Visit atau kunjungan lapangan pemantauan bersama Program INKLUSI yang digelar di Aula Dudika Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Bappenas, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, perwakilan perusahaan dan dunia industri, perangkat daerah terkait, serta pengurus Forum Komunikasi Disabilitas Cirebon (FKDC).
Kunjungan ini bertujuan memantau implementasi kebijakan dan praktik ketenagakerjaan inklusif di Kabupaten Cirebon.
Bupati Cirebon, Imron, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Neneng Hasanah, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung ketenagakerjaan inklusif.
“Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk memperkuat kebijakan dan regulasi daerah yang mendukung ketenagakerjaan inklusif, namun dukungan dari pihak swasta dalam menyediakan lapangan kerja yang inklusif serta penerimaan terbuka dari masyarakat luas adalah kunci utamanya,” ujar Neneng.
Ia berharap, melalui kerja sama lintas sektor, Kabupaten Cirebon dapat bertransformasi menjadi daerah yang ramah, bermartabat, dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi kemandirian penyandang disabilitas.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto menjelaskan, komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan.
Hingga Januari 2026, tercatat sebanyak 871 tenaga kerja penyandang disabilitas telah bekerja di berbagai perusahaan di Kabupaten Cirebon.
“Per Januari 2026, tercatat sebanyak 871 tenaga kerja penyandang disabilitas telah bekerja, dengan komposisi 608 laki-laki dan 244 perempuan,” ungkap Novi.
“Mayoritas berada pada usia produktif 18 hingga 30 tahun, yaitu sebanyak 699 orang,” jelasnya.
Ia menambahkan, sepanjang 2024 hingga 2025, puluhan penyandang disabilitas juga telah mengikuti berbagai pelatihan keterampilan, antara lain pembuatan suvenir dan pemasaran digital, sebagai upaya peningkatan kompetensi dan daya saing di dunia kerja.
Sementara itu, Sekretaris Pertama GEDSI Kedutaan Besar Australia (DFAT), Elena Martin Avilla, menyampaikan bahwa kemitraan Australia dan Indonesia melalui Program INKLUSI bertujuan memastikan kesetaraan hak penyandang disabilitas benar-benar terwujud dalam praktik di lapangan.
“Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia melalui Program INKLUSI bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang memberikan kesempatan setara bagi semua orang,” ujar Elena.
Perwakilan SIGAB Indonesia, M. Joni Yulianto, mengapresiasi kemajuan Kabupaten Cirebon yang dinilai berhasil mengintegrasikan aspirasi kelompok disabilitas melalui mekanisme Musrenbang Tematik dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kepada pemerintah kabupaten Cirebon yang telah menyelenggarakan Musrenbang Tematik untuk rekan-rekan penyandang disabilitas,” tutur Joni.
“Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif,” katanya.
Kegiatan Joint Monitoring Visit kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke perusahaan di Kabupaten Cirebon yang telah mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas sebagai bagian dari praktik nyata ketenagakerjaan inklusif. (DISKOMINFO)
0 comments:
Posting Komentar