Dua lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Reformasi (GEMPAR), yakni GMBI dan AMPAR, mendesak Bupati Cirebon agar objektif dan tidak asal pilih dalam menetapkan pimpinan perusahaan daerah tersebut.
GEMPAR menilai proses seleksi harus profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok.
Bupati Jangan Berkacamata Kuda
Ketua DPP AMPAR Cirebon, Maulana, meminta Bupati Cirebon tidak menutup mata terhadap persoalan yang berkembang di proses seleksi, termasuk isu dugaan masalah hukum yang menyeret salah satu kandidat.
"Bupati diminta tidak berkacamata kuda dalam menetapkan Direktur PDAM. Pilih yang punya kemampuan, integritas, dan rekam jejak bersih," kata Maulana, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, PDAM adalah perusahaan pelayanan dasar. Jika salah pilih direksi, yang dirugikan adalah masyarakat pelanggan air bersih.
Minta Rekam Jejak Dievaluasi Total
Senada, Ketua GMBI Distrik Cirebon, Maman Kurtubi, meminta Bupati mengevaluasi menyeluruh rekam jejak para kandidat direksi.
Ia menegaskan, jika ada kandidat yang rekam jejaknya buruk dan pernah menyalahgunakan wewenang, sebaiknya dicoret.
"Jika rekam jejaknya buruk, jangan dipilih sebagai direktur. Jangan sampai PDAM yang sudah bermasalah makin terpuruk karena salah pilih pimpinan," tegas Maman.
Ancam Aksi di Kantor Bupati
GEMPAR pun memberi peringatan keras. Jika aspirasi mereka diabaikan, mereka siap menggelar aksi besar-besaran di Kantor Bupati Cirebon.
"Apabila Bupati mengabaikan saran dan masukan dari elemen masyarakat, kami akan menggelar aksi massa di depan Kantor Bupati Cirebon demi menegakkan asas keadilan," ujar Maman.
Diketahui, Pemkab Cirebon telah menyerahkan 3 nama calon direksi untuk posisi Direktur Utama, Direktur Teknik, dan Direktur Umum kepada Kemendagri dan saat ini masih menunggu surat persetujuan resmi sebelum pelantikan.((Bang EDI))
0 comments:
Posting Komentar