Rabu 11 November 2026.
BENGKALIS-Riau.radius102.com Dugaan kejanggalan kembali mencuat dalam polemik penguasaan kebun kelapa sawit milik masyarakat setempat yang tergabung dalam CV Sepakat Bersama Ali.Kali ini, sorotan tertuju kepada Kuasa Hukum dari pihak PT Agrinas Palma Nusantara yang diduga tidak memperbolehkan seorang awak media untuk melihat tanda bukti adanya *Surat Penyitaan Lahan Kebun Sawit* milik masyarakat setempat.
Peristiwa tersebut terjadi saat awak media mencoba melakukan konfirmasi langsung di lapangan terkait dasar hukum penguasaan kebun sawit milik 59 Kepala Keluarga (KK) yang sebagian besar adalah : dari Pensiunan BNI tersebut. Awak media meminta kepada pihak Kuasa Hukum PT Agrinas Palma Nusantara untuk menunjukkan bukti surat penyitaan yang diklaim sebagai dasar mereka menguasai dan melarang Untuk Menempati Perumahan masyarakat dan juga Untuk memanen kebunnya sendiri.
Namun sangat disayangkan, permintaan yang merupakan bagian dari tugas jurnalistik tersebut diduga ditolak secara mentah-mentah.( Itu Rahasia ),"Ungkap Kuasa Hukum tersebut.
"Kami datang dengan baik-baik sambil mengatakan kepada Pihak Kuasa Hukum PT AGRINAS PALMA NUSANTARA dan kami hanya ingin melihat Tanda Bukti Surat sita-nya. Kalau memang benar ada surat sita yang sah dari Negara, tunjukkan saja kepada kami, biar kami beritakan secara berimbang. Tapi Kuasa Hukumnya tidak memperbolehkan kami untuk melihatnya."Ungkap Kuasa Hukum PT AGRINAS PALMA NUSANTARA Tersebut.
Sikap tertutup tersebut sontak menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Masyarakat mempertanyakan, jika memang PT Agrinas Palma Nusantara benar-benar memiliki surat penyitaan yang sah dan sesuai prosedur hukum, mengapa harus ditutup-tutupi dari wartawan? Mengapa bukti tersebut tidak berani ditunjukkan kepada publik?
"Ini kan aneh. Kalau memang ada surat sita'an yang sah, kenapa disembunyikan? Kami masyarakat jadi curiga, jangan-jangan surat sita itu tidak ada. Jangan-jangan penguasaan kebun kami ini hanya mengatasnamakan sita, tapi sebenarnya tidak ada dasar hukumnya," ujar salah seorang perwakilan masyarakat CV Sepakat Bersama Ali.
Masyarakat menilai, sikap Kuasa Hukum PT Agrinas Palma Nusantara yang menghalang-halangi wartawan untuk melihat bukti surat sita tersebut merupakan bentuk : Penghambatan terhadap kebebasan pers,dan tidak transparan kepada publik. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada publik, terutama informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti sengketa lahan kebun sawit ini.
"Kami ini wartawan, tugas kami adalah menyampaikan kebenaran kepada publik. Kami tidak memihak siapa-siapa. Kami hanya ingin melihat buktinya. Kalau memang ada surat sita, kami akan beritakan ada. Kalau tidak ada, kami juga harus beritakan tidak ada. Tapi kalau kami dilarang melihat, bagaimana publik bisa percaya?" tambah awak media tersebut.
Atas kejadian tersebut, masyarakat setempat yang tergabung dalam CV Sepakat Bersama Ali semakin yakin bahwa penguasaan kebun sawit mereka oleh PT Agrinas Palma Nusantara patut dipertanyakan keabsahannya. Mereka mendesak agar pihak PT Agrinas Palma Nusantara segera membuka secara terang-terangan bukti surat penyitaan tersebut kepada publik dan kepada aparat penegak hukum.
"Kami minta PT Agrinas Palma Nusantara jangan bermain petak umpet. Tunjukkan surat sita-nya di depan masyarakat, di depan wartawan, di depan aparat penegak hukum. Kalau memang sah, kami akan patuh. Tapi kalau tidak bisa ditunjukkan, kembalikan kebun sawit kami kepada kami, masyarakat setempat yang berhak," tegas perwakilan masyarakat.
Masyarakat juga meminta agar Dewan Pers, Komisi Informasi, dan Aparat Penegak Hukum Segera memberikan perhatian khusus terhadap dugaan penghalangan tugas jurnalistik yang dilakukan oleh Kuasa Hukum PT Agrinas Palma Nusantara tersebut.
Masyarakat berharap, dengan terbukanya bukti surat penyitaan tersebut, polemik sengketa kebun sawit ini bisa diselesaikan secara transparan, adil, dan tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, terutama 59 KK pensiunan BNI yang kini kehilangan sumber penghidupannya.
Rilis : ( Tim ).
