Audiensi Serius KOMPI–Bupati Indramayu

Media Buser Polkrim

Media Buser Polkrim
Membangun Bangsa Melalui Informasi

Berita Terkini

Audiensi Serius KOMPI–Bupati Indramayu

Indramayu, Radius102 – Audiensi antara Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) dengan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang d...

Postingan Populer

Rabu, 29 April 2026

Audiensi Serius KOMPI–Bupati Indramayu

Indramayu, Radius102 – Audiensi antara Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) dengan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang digelar di Pendopo Kabupaten Indramayu , berlangsung dinamis. Forum dialog tersebut bahkan sempat memanas sebelum akhirnya mencair dan kembali fokus pada substansi pembahasan. Pada Selasa/28/04/2026.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari undangan resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu tertanggal 24 April 2026. Sejumlah unsur pimpinan daerah turut hadir, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Kapolres Indramayu, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Komandan Kodim 0616/Indramayu, pimpinan DPRD, Ketua Komisi II DPRD, serta jajaran pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan adanya ruang formal yang diberikan pemerintah daerah kepada KOMPI sebagai representasi masyarakat pesisir untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Audiensi ini membahas Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak pantura yang direncanakan mencakup wilayah Pasekan, Cantigi, Losarang, dan Kandanghaur.

Bupati Indramayu Lucky Hakim menegaskan komitmennya untuk mencari solusi terbaik dengan mengedepankan prinsip win-win solution bagi seluruh pihak, khususnya masyarakat. Ia menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi pertemuan resmi pertama dengan masyarakat pesisir untuk mendengarkan langsung aspirasi di lapangan agar pemerintah dapat merespons secara tepat.

Program PSN tersebut menjadi sorotan karena dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat pesisir di empat kecamatan tersebut. 

Menanggapi hal itu, Pembina KOMPI, H. Juhadi, menilai dinamika dalam forum merupakan bagian dari keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan haknya.

“Namanya juga dialog, ada panas, ada dingin. Tapi yang penting akhirnya mencair dan bisa kembali fokus ke substansi,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, KOMPI mendorong langkah konkret dari pemerintah daerah. Salah satu tuntutan utama adalah agar Bupati dan DPRD segera menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuka ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Ini bukan sekadar audiensi, tapi pintu masuk agar persoalan ini dibawa ke tingkat pusat. Kami ingin ada RDP supaya solusi tidak sepihak,” tegas H. Juhadi 

KOMPI menegaskan bahwa masyarakat pesisir tidak menolak pembangunan, namun meminta agar kebijakan negara tidak mengorbankan ruang hidup yang telah mereka kelola selama puluhan tahun.

“Lahan itu sudah digarap lebih dari 40 tahun. Kalau diambil begitu saja, itu bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keberlangsungan hidup masyarakat,” katanya.

Koordinator Umum KOMPI  Hata , mengungkapkan,dalam jalannya dialog, sempat muncul ketegangan akibat pernyataan yang dinilai bernada intimidatif. Namun, situasi tetap terkendali dan forum kembali kondusif.

“Memang sempat ada emosi, tapi kami tetap mengedepankan dialog. Tujuan kami jelas, mencari solusi, bukan konflik,” ucapnya.

Sebagai bentuk konsistensi perjuangan, KOMPI memastikan tetap akan menggelar aksi massa pada Kamis /30/04/2026.  Aksi tersebut disebut sebagai tekanan moral sekaligus penegasan sikap masyarakat pesisir.

“Kami tetap turun aksi, tapi damai. Sudah kami siapkan korlap dan satgas untuk menjaga kondusivitas,” ujar Hatta.

Ia juga mengingatkan adanya potensi pihak luar yang mencoba memanfaatkan situasi untuk memicu kericuhan, sehingga meminta aparat keamanan turut mengantisipasi.

“Kami tidak ingin gerakan ini ditunggangi. Ini murni suara masyarakat pesisir,” tegasnya.

Diperkirakan sekitar 10 ribu massa dari wilayah terdampak akan terlibat dalam aksi tersebut, yang berasal dari empat kecamatan yakni Kandanghaur, Losarang, Cantigi, dan Pasekan serta tujuh desa penyangga. 

Sebelumnya, aksi serupa juga pernah digelar pada Kamis, 2 April 2026, dengan melibatkan sekitar 3 ribu massa, namun dinilai belum mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Bagi KOMPI, audiensi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih luas agar kebijakan pembangunan tetap berpihak kepada masyarakat pesisir.
( MHR)

0 comments:

Posting Komentar