Program penanaman jagung yang digagas Polda Jawa Barat terus menunjukkan perkembangan signifikan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai elemen, program ini tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan petani.
Memasuki pertengahan tahun 2026, realisasi penanaman jagung telah mencapai 9.147,02 hektare dari total potensi lahan yang tersedia seluas 21.008 hektare. Capaian ini menjadi bukti bahwa pengelolaan lahan produktif secara maksimal dapat mendukung target swasembada pangan secara nyata.
Kepala Biro SDM Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Fadly Samad, menegaskan bahwa program ini merupakan implementasi konkret dari Asta Cita Presiden RI dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.
Pendekatan “keroyok bareng rame-rame” yang diterapkan mampu menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan lahan kosong melalui program “1 Desa 1 Hektare”. Skema ini membuka peluang luas bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam mendukung ketersediaan pangan.
Pemanfaatan lahan dilakukan secara legal melalui sistem pinjam manfaat dari lahan milik Perhutani dan PTPN yang sebelumnya kurang produktif. Dengan pengelolaan yang terstruktur, lahan tersebut kini mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Hasil panen jagung yang dihasilkan juga menunjukkan angka yang sangat menggembirakan dengan total serapan mencapai puluhan ribu ton. Sebagian hasil panen diserap oleh Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah, sementara sebagian besar lainnya masuk ke industri pakan ternak.
Kolaborasi dengan pabrik pakan menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Hal ini memberikan kepastian pasar sehingga petani tidak lagi khawatir terhadap fluktuasi harga yang merugikan.
Dari sisi pembiayaan, program ini didukung oleh skema yang beragam seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Primkoppol, serta dukungan CSR dari berbagai perusahaan mitra. Skema ini memberikan kemudahan akses modal bagi petani tanpa membebani mereka di tahap awal.
Antusiasme masyarakat terhadap program ini terlihat dari tingginya jumlah petani yang berhasil mengakses pembiayaan, yang menjadi indikator kepercayaan terhadap sistem yang dibangun. Sinergi antara kepolisian, pemerintah, perbankan, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat tercapainya swasembada jagung nasional sebagai bagian dari ketahanan pangan berkelanjutan.
(Agus Hermawan)
0 comments:
Posting Komentar