Monev SEMA 2/2026, Kanwil Ditjenpas Riau Dukung Persidangan Online yang Efektif

Pekanbaru, kilasbalik-Media radius 102.com Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan peradilan berbasis digital melalui keikutsertaan dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sidang Online terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2026, Senin (7/09)

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Rudy Fernando Sianturi, bersama jajaran mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial sebagai tindak lanjut atas penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengajuan Kasasi berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Keikutsertaan Kanwil Ditjenpas Riau menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan proses hukum yang berkaitan dengan pemasyarakatan. Dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berbagai proses yang melibatkan jajaran pemasyarakatan dapat terus diselaraskan dengan perkembangan sistem peradilan.

Pelaksanaan sidang online yang semakin optimal diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung proses peradilan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan hak-hak para pihak.

Kanwil Ditjenpas Riau berkomitmen untuk terus mendukung sinergi antarlembaga dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern dan pelayanan hukum yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

          Jurnalis : radius102.com

          ( I.Marpaung ).

Read More

Arahan Dirjenpas Jadi Penguat Kinerja Kanwil Riau

Pekanbaru-Riau.

Media radius102.com Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Rudy Fernando Sianturi*, bersama jajaran Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan seluruh pegawai Kanwil Ditjenpas Riau mengikuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, Senin (7/09).

Kegiatan ini menjadi momentum penguatan komitmen jajaran dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas Pemasyarakatan agar semakin profesional, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menekankan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian seluruh jajaran. Mulai dari kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, pemantauan isu pengamanan, penguatan pembinaan dan pengawasan pegawai, hingga penertiban administrasi dan pengawasan terhadap senjata api di seluruh Unit Pelaksana Teknis.

Selain itu, jajaran juga diingatkan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam mengikuti arahan pimpinan, memperkuat peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, serta mempersiapkan penguatan pelaksanaan tugas Pemasyarakatan ke depan. Pengelolaan anggaran, pelaksanaan pengadaan, dan persiapan kegiatan strategis organisasi turut menjadi perhatian dalam pengarahan tersebut.

Dirjenpas juga mendorong optimalisasi produk UMKM dan program ketahanan pangan di lingkungan Pemasyarakatan. Produk hasil pembinaan diharapkan dapat saling didukung antar-UPT, termasuk melalui penguatan penggunaan dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh Lapas dan Rutan.

Dalam bidang pelayanan, perhatian turut diberikan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi tata kelola pelayanan publik, penyelesaian usulan dan administrasi Pemasyarakatan, serta penguatan keamanan data melalui pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Jajaran juga diminta untuk memperhatikan peningkatan Wartelsuspas dan Inkopasindo, serta memastikan identitas visual Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diterapkan secara seragam.

“Arahan pimpinan harus menjadi pedoman bersama dan ditindaklanjuti secara nyata. Setiap jajaran harus bekerja dengan disiplin, saling berkoordinasi, serta memastikan setiap program memberikan hasil yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Kakanwil Rudy.

Melalui pengarahan ini, Kanwil Ditjenpas Riau berkomitmen menerjemahkan setiap kebijakan dan arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ke dalam langkah kerja yang terukur. Dampaknya, kualitas keamanan, pembinaan, reintegrasi sosial, pelayanan publik, serta program kemandirian dan ketahanan pangan diharapkan semakin optimal, sehingga Pemasyarakatan benar-benar hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

       Jurnalis : radius102.com

       ( I.Marpaung ).

Read More