Rabu, 20 Agustus 2025
Sasaran Fisik Renovasi RTLH TMMD Reguler Ke-125 Kodim 0735/Surakarta Selesai 100 Persen
Surakarta - Satu persatu sasaran fisik dalam program TNI Manunggal Membangun Desa(TMMD) Reguler ke-125 Kodim 0735/Surakarta yang berada di Kelurahan Karangasem ,Kecamatan Laweyan selesai dikerjakan.
Salah satu sasaran fisik yang ada yakni renovasi rumah tidah layak huni (RTLH) milik Ibu Supriyanti yang berada di RT.003/RW.004 Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan sudah selesai 100 persen.
Dikatakan Perwira Seksi Operasional (Pasiops) Satgas TMMD Reguler ke-125:Kodim 0735/Surakarta Kapten Inf Tri Sakti Kristiyoso kepada awak media Selasa (19/08/2025) bahwa pengerjaan sasaran fisik renovasi RTLH ini setiap harinya terus dikebut anggota satgas bersama warga masyarakat setempat, sehingga bisa selesai 100 persen sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
"Selaku Pasiops saya sangat mengapresiasi kinerja di lapangan seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas TMMD Reguler ke-125 Kodim 0735/Surakarta bersama warga ikut berkecimpung dalam pengerjaan renovasi RTLH milik Ibu Supriyanti ini."tuturnya.
Sementara itu Ibu Supriyanti merupakan warga yang mendapat bantuan rehab rumah, mengucapkan terima kasih kepada Satgas TMMD Kodim 0735/Surakarta serta warga yang membantu rehab dengan semangat, tulus, dan ikhlas.
Penulis : Arda 72
Selasa, 19 Agustus 2025
Apel Sore Berikan Informasi dan Penekanan kepada Anggota Sat Lantas Polres Majalengka
Majalengka, Personel Satuan Lalulintas Polres Majalengka melaksanakan apel sore, yang selain untuk mendengarkan arahan pimpinan, juga melatih kedisplinan dan tanggung jawab setiap anggota Polri. Selasa (19/8/2025) sore.
Pelaksanaan Apel Sore ini bagi setiap anggota Polri merupakan suatu kewajiban yang seharusnya dilaksanakan setiap paginya sebelum melaksanakan pekerjaan rutinitasnya.
Selain untuk mendengarkan arahan pimpinan, apel sore juga bermanfaat untuk melatih kedisplinan dan tanggung jawab bagi setiap anggota.
Dalam pelaksanaan giat apel sore ini, Kasat lantas AKP Rudy Sudaryono apel pemberi informasi dan dilakukan absensi Apel Rawan Sore Sat Lantas Polres Majalengka. Kegiatan apel sore berakhir pada pukul 15.40 Wib berjalan aman dan kondusif.
Wujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan Untuk pembangunan Nasional
Jakarta – Polri menegaskan komitmennya mendukung pencapaian Asta Cita pemerintah melalui peran yang tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti ketahanan pangan.
Melalui Satgas Pangan, Polri ikut memastikan distribusi komoditas vital, termasuk jagung, berjalan lancar serta terbebas dari praktik kecurangan, penimbunan, maupun spekulasi harga. Kehadiran aparat di lapangan menjadi jaminan keamanan bagi petani, pelaku usaha, hingga konsumen, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
“Pelaku usaha memiliki jaminan bahwa jalur distribusi lebih tertata. Sementara masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil,” jelas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Senin (18/8/2025).
Dengan demikian, pengawasan distribusi pangan tidak hanya soal penegakan hukum tetapi juga bagian dari sinergi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pencapaian tujuan Asta Cita.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan visi Asta Cita sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan nasional. Sebab itu, diperlukan sinergisitas serta kolaborasi seluruh elemen bangsa.
"Salah satu misi Asta Cita adalah mewujudkan ketahanan pangan nasional, yang tentunya dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan potensi pertanian di dalam negeri" ujar Kapolri.
Kapolri Resmi Lantik Irwasum Polri, Kabaintelkam, Kabareskrim, Hingga Sejumlah Kapolda
Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo melantik sejumlah pejabat utama (PJU) Mabes Polri dan jajaran Kapolda. Pelantikan diselenggarakan di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan.
“Hari ini Bapak Kapolri melantik Bapak Irwasum dan Kapolda Sulbar, kemudian ada sertijab untuk 6 PJU Mabes Polri dan 6 jabatan kapolda, hal ini merupakan bentuk penyegaran organisasi” ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho, Selasa (19/8/2025).
Diketahui dalam hal ini pelantikan dilakukan kepada:
1. Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada;
2. Kapolda Sulbar Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta.
Pejabat Utama Mabes Polri yang melaksanakan Sertijab:
1. Kabareskrim Polri Komjen Pol. Syahardiantono;
2. Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Akhmad Wiyagus;
3. Astamaops Polri Komjen Pol. M. Fadil Imran;
4. Kabaharkam Polri Irjen Pol. Karyoto;
5. Kadivhubinter Polri Brigjen Pol. Amur Chandra Juli Buana;
6. Kapusjarah Polri Kombes Pol. V. Bagas Uji Nugroho.
Kapolda yang melaksanakan sertijab:
1. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri;
2. Kapolda Kaltara Brigjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy;
3. Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Widodo
4. Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto;
5. Kapolda Banten Brigjen Pol. Hengki; dan
6. Kapolda Aceh Brigjen Pol. Marzuki Ali Basyah.
Presiden Dorong Polri Aktif di Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi
Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat peran di luar sektor keamanan dengan mendukung sejumlah program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya melalui keterlibatan dalam program ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.
Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menjelaskan, Polri kini aktif menggerakkan tiga program prioritas, yakni Polisi Penggerak Ketahanan Pangan (P2KP), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta Desk Ketenagakerjaan untuk membantu korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Dedi, langkah Polri ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil peran langsung dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat. “Polri harus hadir di tengah masyarakat, ikut menjawab tantangan nyata seperti stunting, pengangguran, dan keterbatasan akses pangan bergizi,” ujarnya usai menghadiri kegiatan tanam jagung di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (6/8/2025).
Terkait fokus pada komoditas jagung, Dedi menuturkan, pilihan ini berdasarkan evaluasi bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan. Data menunjukkan kebutuhan jagung nasional masih sangat besar, sementara produksi dalam negeri belum mencukupi sehingga masih bergantung pada impor. “Karena itu Polri diarahkan untuk memperkuat swasembada jagung,” ucapnya.
Lebih lanjut, Polri melibatkan banyak pihak dalam program pangan ini. Mulai dari kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga pengurus pondok pesantren. “Kedaulatan pangan adalah tanggung jawab semua komponen bangsa. Presiden selalu mengingatkan, bangsa tidak akan merdeka jika rakyatnya masih lapar,” kata Dedi.
Selain pangan, Polri juga mendukung program Menuju Bangsa Gizi (MBG) dengan membangun prototipe SPPG di Pejaten dan Cipinang, Jakarta. Program ini dijalankan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan anak-anak dan generasi muda mendapatkan asupan bergizi memadai. “Kami sedang memetakan pembangunan SPPG di polda-polda prioritas agar manfaatnya lebih luas,” jelas Dedi.
Di sisi lain, Polri juga membentuk Desk Ketenagakerjaan sebagai wadah penyelesaian persoalan buruh dan hubungan industrial. Desk ini sekaligus menjembatani korban PHK dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru. “Banyak pekerja kehilangan pekerjaan, dan itu bisa berdampak pada stabilitas keamanan. Karena itu Polri hadir untuk memberi solusi,” ujar Dedi.
Ia menegaskan, ada kaitan erat antara tingkat pengangguran dan potensi kriminalitas. “Dalam teori kepolisian ada faktor niat dan kesempatan. Jika masyarakat sejahtera, tidak ada niat melakukan kejahatan. Maka peluang tindak pidana bisa ditekan,” tambahnya.
Dedi menutup dengan menegaskan komitmen institusinya. “Polri bukan hanya penegak hukum, tapi juga mitra masyarakat. Kami harus berada bersama masyarakat, menciptakan rasa aman, menjaga harmoni, dan mendukung program pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.”
Polri Libatkan Pesantren dalam Gerakan Tanam Jagung Nasional
Jombang – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menunjukkan peran aktifnya di sektor non-keamanan. Melalui program Polisi Penggerak Ketahanan Pangan (P2KP), Polri menggandeng ribuan pondok pesantren di seluruh Indonesia untuk mengembangkan tanaman jagung sebagai upaya memperkuat swasembada pangan nasional.
Kegiatan penanaman jagung perdana digelar di lahan seluas sepuluh hektare milik Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (6/8/2025). Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo hadir mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam acara tersebut. “Ini merupakan wujud komitmen Polri mendukung arahan Presiden dan Kapolri agar ketahanan pangan bisa diwujudkan bersama-sama,” kata Dedi.
Tak hanya di Jombang, kegiatan serupa juga dilakukan serentak di ratusan pesantren lain. Data Polri mencatat ada 745 pondok pesantren di 33 provinsi yang terlibat, dengan dukungan lebih dari 65 ribu santri dan luas lahan mendekati 200 ribu hektare. Program ini fokus pada tanaman jagung karena kebutuhan nasional yang masih tinggi dan sebagian masih dipenuhi dari impor.
Menurut Dedi, kolaborasi melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, hingga pemerintah daerah. Dalam pembagian peran, TNI lebih fokus pada komoditas padi, sedangkan Polri menitikberatkan pada jagung. “Semua unsur bangsa harus mengambil peran, karena kemandirian pangan tidak bisa dicapai sendirian,” ujarnya.
Di Jawa Timur, Polda Jatim menjadi salah satu motor utama pelaksanaan program. Ketua Satgas Ketahanan Pangan Polda Jatim Kombes Pol Ari Wibowo menyebut, potensi pesantren di provinsi ini sangat besar. “Selain sebagai pusat pendidikan, pesantren juga memiliki lahan luas yang bisa dikembangkan. Kami ingin sinergikan dengan program Asta Cita untuk mendukung produksi jagung,” ungkapnya.
Hingga Agustus 2025, Polda Jatim mencatat lahan binaan mencapai 1.717 hektare, sementara lahan pesantren yang digarap seluas 509 hektare lebih. Dari luasan itu, estimasi panen mencapai 17 ribu ton jagung. Ari menambahkan, lebih dari 82 ribu santri ikut serta menanam, dengan pendampingan dari polisi penggerak dan kelompok tani.
Keterlibatan Polri di sektor pertanian juga mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, Sudiro Setiyono, menilai program P2KP relevan dengan kebutuhan daerah. “Jagung di Jombang sangat tinggi permintaannya. Selama ini Polri juga ikut membantu pengawasan distribusi pupuk subsidi,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Much Rony. Ia menjelaskan, pada 2024 Jombang memiliki luas tanam jagung lebih dari 36 ribu hektare dengan produksi sekitar 21 ribu ton. Meski demikian, kebutuhan jagung di Jawa Timur masih jauh lebih besar daripada produksinya. “Karena itu, keterlibatan Polri melalui pesantren akan sangat membantu meningkatkan produksi,” ujarnya.
Selain mendukung penanaman, Polri juga menyiapkan sarana pascapanen. Menurut Dedi, Kapolri menggagas pembangunan gudang jagung di sentra produksi. Saat ini, sudah berdiri 18 gudang di 12 provinsi, masing-masing berkapasitas seribu ton. Gudang ini diharapkan menjadi solusi agar hasil panen masyarakat bisa terserap maksimal.
Upaya Polri tersebut mendapat dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Saat panen raya jagung di Bengkayang, Kalimantan Barat, Juni 2025, Presiden menilai peran Polri di bidang pangan sebagai langkah strategis. “Ketahanan pangan adalah fondasi stabilitas bangsa. Jika pangan tercukupi, pembangunan akan berjalan baik,” kata Dedi mengutip arahan Presiden.
Polri Jembatani Buruh Korban PHK untuk Kembali Bekerja
Jakarta – Harapan baru hadir bagi ribuan buruh korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah nyata dengan menjembatani para pekerja yang kehilangan mata pencaharian agar bisa kembali bekerja di sejumlah perusahaan.
Salah satunya dirasakan Wahyunan, 50 tahun, warga Garut, Jawa Barat. Pria yang puluhan tahun mengabdi di sebuah pabrik bulu mata palsu harus menerima kenyataan pahit ketika perusahaannya bangkrut mendadak pada Februari 2025. Tanpa pesangon dan pemberitahuan, ia terpaksa menganggur. “Kaget sekali, semua tiba-tiba berhenti. Saya bingung bagaimana menafkahi keluarga,” ujarnya.
Setelah berbulan-bulan bekerja serabutan, Wahyunan akhirnya mendapat kabar baik. Melalui jaringan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Desk Ketenagakerjaan Polri, ia mendapat kesempatan bekerja di PT Tah Sung Hung, Brebes. “Saya bersyukur bisa diterima kembali. Di usia saya, tidak mudah mencari pekerjaan baru,” katanya penuh haru.
Program penyaluran buruh korban PHK ini dilepas langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, pada 29 Juli 2025. Sebanyak 1.575 buruh ditempatkan di berbagai perusahaan, di antaranya PT Gold Emperor Indonesia, PT Long Rich Indonesia, dan PT Indonesia Dreamers Sports.
Kapolri menegaskan, Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan saat buruh berunjuk rasa, tetapi juga ikut menjadi solusi bagi permasalahan ketenagakerjaan. “Kami ingin hadir di hulu, mencarikan jalan keluar agar para buruh kembali mendapatkan pekerjaan dan masa depan yang layak,” ujar Listyo Sigit.
Untuk itu, Polri membentuk Desk Ketenagakerjaan. Unit ini berfungsi sebagai penengah dalam perselisihan industrial serta menjalin komunikasi dengan perusahaan untuk membuka lapangan kerja bagi buruh yang terdampak. “Upaya ini sekaligus menjaga situasi sosial tetap kondusif,” tambahnya.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, data BPS mencatat angka pengangguran mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi memicu keresahan sosial bila tidak segera ditangani. “Karena itu Desk Ketenagakerjaan hadir untuk menghubungkan buruh, serikat pekerja, dan perusahaan dalam satu solusi,” jelasnya.
Ketua DPC KSPSI Kabupaten Garut, Andri Hidayatullah, menyambut baik langkah Polri. Ia mengatakan program ini memberi harapan nyata bagi para buruh. “Polri telah membantu menyalurkan tenaga kerja sesuai data yang kami berikan. Banyak kawan-kawan akhirnya bisa bekerja kembali,” katanya.
Kapolri berharap, para buruh yang sudah ditempatkan mampu menunjukkan kinerja terbaik. Selain itu, ia juga mengingatkan perusahaan agar memperlakukan buruh sebagai aset berharga. “Jika buruh merasa menjadi bagian dari keluarga, mereka pasti akan bekerja lebih produktif,” pungkasnya.
SPPG Polri Hadirkan Dapur Presisi untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis
Banda Aceh – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah, Polri menghadirkan dapur presisi yang tidak hanya memasak, tetapi juga memastikan setiap hidangan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
Program MBG mendapat sambutan hangat dari para siswa. Sultan Muhammad Rizaldi, pelajar SMAN 1 Banda Aceh, mengaku senang setiap kali menerima paket makan siang dari program tersebut. Baginya, menu sederhana berupa nasi, ayam goreng, sayur, tempe, tahu, sup, dan buah jeruk sudah cukup untuk membuatnya bersemangat menjalani aktivitas sekolah. “Alhamdulillah, ini menu favoritku,” katanya penuh gembira.
Tak hanya Sultan, ribuan siswa lain di Banda Aceh juga turut merasakan manfaat program ini. Mulai dari jenjang TK hingga SMA, tercatat 3.365 siswa di 14 sekolah kini mendapat asupan makan siang bergizi secara rutin. Ghufran, siswa SMPN 1 Banda Aceh, menyebut program ini membuat tubuhnya lebih bertenaga saat belajar di siang hari. “Biasanya saya lemas, tapi setelah ada MBG jadi lebih segar,” ujarnya.
Di balik lancarnya program ini, terdapat peran penting SPPG Polri yang setiap hari menyiapkan ribuan porsi makanan. Di Polda Aceh, misalnya, dapur SPPG dipimpin oleh Ermadini Harsa. Ia bersama 47 personelnya mulai bekerja sejak tengah malam untuk menyiapkan 3.300 porsi makanan yang kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari pemilahan bahan, pengolahan, hingga pengecekan kualitas makanan.
Menurut Ermadini, standar mutu selalu dijaga ketat. Setiap bahan makanan diperiksa ulang, meski sudah dipasok oleh perusahaan penyedia. Daging ayam, sayuran, hingga bumbu dapur dicek kesegarannya agar layak konsumsi. “Kita harus pastikan semua sesuai kebutuhan dan kualitasnya baik, misalnya ayam segar 300 kilogram dan wortel 115 kilogram setiap hari,” jelasnya.
Selain pengolahan, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Aceh menugaskan tim khusus untuk memastikan tidak ada bahan berbahaya seperti formalin, sianida, maupun boraks dalam makanan. “Kami ingin menjamin makanan aman dikonsumsi dan benar-benar sehat,” kata Iptu Fauzan, anggota Tim Security Food SPPG.
Program MBG ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga bagian dari strategi nasional menurunkan angka stunting. Satgas Pengawas SPPG Polda Aceh, Kombes Pol. Andy Nugraha Setiawan Siregar menegaskan bahwa seluruh proses dijalankan sesuai 24 Standar Operasional Prosedur (SOP). “Prinsip kami, siap sarana, siap SDM, siap anggaran, dan siap operasional,” tegasnya.
Di tingkat pusat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut kehadiran SPPG adalah realisasi kerja sama antara Polri dengan Badan Gizi Nasional (BGN). SPPG pertama kali dikembangkan di Pejaten dan Cipinang sebagai proyek percontohan sebelum diperluas ke daerah lain. Di Pejaten, bahkan tersedia kebun hidroponik untuk mendukung kemandirian pasokan bahan pangan.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menambahkan, antusiasme polda-polda di Indonesia terhadap program ini sangat tinggi. Dari target awal 100 SPPG di tahun 2025, hingga Juli Polri telah berhasil membangun 139 SPPG. “Kami sudah menemukan polanya, tinggal memperluas cakupannya agar semakin banyak anak-anak Indonesia yang mendapat manfaat,” ujarnya.
Dengan dukungan penuh dari Presiden dan Polri, program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Gizi yang baik diyakini akan melahirkan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di masa depan.
