Indramayu, Sergaptarget.com.Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu mengajak Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) berdiskusi langsung dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI terkait rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura, Senin (13/4/2026).
Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, mengatakan pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan para petambak yang terdampak rencana program tersebut.
“Alhamdulillah kami bisa bertemu langsung dengan Dirjen Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, beserta jajaran direktur. Kami berdiskusi cukup panjang terkait rencana PSN revitalisasi tambak Pantura,” ujar Imron.
Menurut dia, Komisi II secara khusus mengajak Kompi sebagai representasi para petambak yang selama puluhan tahun mengelola tambak, termasuk di lahan Perhutani yang masuk dalam rencana program.
Dalam forum tersebut, perwakilan Kompi yang terdiri dari ketua, sekretaris, hingga pendiri organisasi menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan petambak.
Beberapa poin yang disampaikan antara lain permintaan skema kemitraan apabila PSN tetap dilaksanakan, opsi ganti rugi, hingga usulan penggeseran titik lokasi proyek dari area yang saat ini sudah produktif.
“Mereka meminta agar titik koordinat yang sudah ditentukan dapat dikaji ulang. Karena di lapangan, sebagian lahan tersebut sudah beralih fungsi menjadi sawah bahkan permukiman,” kata Imron.
Ia menambahkan, kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru apabila tetap dipaksakan, terutama karena sudah ada aktivitas masyarakat di lokasi tersebut.
“Kalau memang bisa, mereka berharap lokasi digeser ke lahan yang hingga saat ini belum digarap dan belum produktif,” ujarnya.
Imron menilai forum diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif, serta menunjukkan adanya kemajuan dalam mencari titik temu antara pemerintah dan masyarakat.
“Forum ini sangat cair dan ada banyak perkembangan positif. Kita melihat ada peluang solusi terbaik yang bisa mengakomodasi semua pihak,” ucap dia.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga ruang komunikasi agar tetap terbuka guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menurut Imron, saat ini masih banyak informasi yang belum utuh diterima oleh para petambak, termasuk terkait isu nominal kompensasi atau kerohiman.
“Perlu kami tegaskan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan final terkait nominal kerohiman. Semua masih dalam proses pembahasan dan memerlukan kehati-hatian,” katanya.
Ia menjelaskan, penentuan skema kompensasi harus melalui tahapan kajian, termasuk penilaian aset dan penetapan lokasi yang jelas.
Karena itu, Imron mengimbau masyarakat untuk bersabar dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum pasti.
“Kami akan terus berkomunikasi dengan KKP untuk mencari formula terbaik. Harapannya, solusi yang dihasilkan bisa adil dan menguntungkan semua pihak,” ujar dia.
(Nana. S)
0 comments:
Posting Komentar