INDRAMAYU, Radius102.com – Berbagai tanggapan muncul dari sejumlah elemen masyarakat menyusul kabar kepindahan mantan Bupati Indramayu, Nina Agustina Bachtiar, ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Akademisi asal Indramayu, Dr. Maulana Martono, S.H., M.H., menilai fenomena tersebut sebagai cerminan dinamika politik yang kerap memunculkan perdebatan. Ia menyebut, perpindahan Nina dapat dipandang sebagai bentuk ketidakloyalan kader terhadap partai sebelumnya dan berpotensi menimbulkan label “kutu loncat”.
Dalam lanskap politik, kata Maulana, perpindahan partai bukan persoalan sederhana. Ia meyakini setiap langkah politik tentu memiliki latar belakang dan tujuan tertentu. Menurutnya, terdapat dua sudut pandang utama dalam melihat fenomena ini, yakni etika politik dan pragmatisme politik.
Dari sisi etika dan loyalitas, perpindahan kader kerap dipersepsikan negatif. Kader yang berpindah partai sering dianggap kurang memiliki integritas serta mencederai kepercayaan konstituen yang memilihnya melalui partai sebelumnya. “Bagaimanapun, Bu Nina pernah diantarkan menjadi Bupati melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” ujar Maulana.
Ia juga menilai, perpindahan kader dapat menjadi indikator lemahnya proses kaderisasi internal partai. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan politisi instan yang kurang berakar pada ideologi partai. Namun demikian, Maulana menegaskan bahwa tidak sepenuhnya perpindahan kader harus dimaknai negatif.
Menurutnya, perpindahan partai bisa saja merupakan respons atas ketidakcocokan dengan garis perjuangan partai, kurangnya apresiasi di internal, atau adanya tekanan tertentu. “Perbedaan perlakuan, seperti merasa diabaikan, dapat memicu kader untuk pindah partai,” ungkapnya.
Dari sudut pandang pragmatisme politik, Maulana menambahkan, perpindahan partai merupakan bagian dari hak politik setiap individu. “Dalam demokrasi, setiap orang berhak mencari wadah yang dianggap paling sesuai untuk berkontribusi,” tegasnya. Ia menilai, politisi kerap berpindah karena merasa tidak memiliki masa depan atau kurang dihargai di partai lama, lalu mencari rumah politik baru yang menawarkan peluang lebih jelas.
Pandangan berbeda disampaikan analis politik dan keagamaan, Adzlan Dai. Ia menilai langkah Nina sebagai hal yang wajar. “Itu hak pribadi Ibu Nina untuk berlabuh ke partai mana pun, termasuk PSI. Tidak melanggar hukum pidana, perdata, maupun peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Sementara itu, Taufik, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, berpendapat bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai ideologis yang telah teruji dalam sejarah panjang dinamika politik nasional. Ia meyakini partai tersebut tidak akan terpengaruh oleh kepindahan seorang mantan kepala daerah. “Perpindahan adalah hal lumrah dalam politik. Yang paling mendasar adalah kinerja dan dedikasi. Kita lihat saja apakah Bu Nina mampu membawa perubahan dan mendongkrak suara PSI di Indramayu maupun Jawa Barat,” katanya.
Sebelumnya, publik dikejutkan dengan kemunculan Nina di kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah. Momen tersebut menjadi penanda babak baru perjalanan politiknya setelah resmi bergabung dengan PSI.
Nina selama ini dikenal sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang mengusungnya hingga menjabat Bupati Indramayu. Namun, dinamika politik membawa arah berbeda. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Nina menyebut pertemuannya dengan Joko Widodo sebagai ajang silaturahmi dan berharap Indramayu dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik.
Keputusan tersebut juga terjadi tidak lama setelah kontestasi Pilkada Indramayu, di mana Nina harus mengakui kemenangan Lucky Hakim yang diusung Partai NasDem. Kekalahan itu sekaligus menandai berakhirnya masa kepemimpinannya di Indramayu dan membuka fase baru dalam perjalanan politiknya.
Kini, kepindahan Nina ke PSI dinilai sebagai sinyal reposisi peta politik di Jawa Barat. Dengan pengalaman sebagai mantan kepala daerah serta jaringan politik yang dimilikinya, kehadiran Nina diyakini dapat menjadi tambahan kekuatan bagi PSI dalam memperluas pengaruh di provinsi tersebut.
Meski belum menguraikan alasan detail meninggalkan partai lama, Nina menyatakan bahwa setiap fase politik memiliki makna tersendiri. “Semua adalah yang terbaik. Saya pernah bergabung dan mendapat banyak kebaikan. Saat ini saya bersama PSI untuk Jawa Barat,” ujarnya diplomatis.
Langkah politik Nina pun memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Apakah sekadar perpindahan biasa dalam dinamika demokrasi, atau bagian dari strategi politik jangka panjang? Waktu yang akan menjawab arah dan dampaknya terhadap konstelasi politik di Indramayu maupun Jawa Barat.
(MHR)
