KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala memimpin rapat dinas yang diikuti seluruh kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Cirebon di Ruang Rapat Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (7/4/2026).
Rapat tersebut menyoroti tindak lanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seiring proses audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kini memasuki tahap terinci.
Sekda Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala menjelaskan, audit terinci LKPD diperkirakan rampung dalam waktu sekitar satu bulan ke depan.
Hasilnya akan menentukan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Ada yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian), ada yang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kita sudah berapa kali WTP,” ujar Hendra dalam rapat.
Ia menambahkan, Kabupaten Cirebon telah meraih opini WTP sebanyak 11 kali. Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak menurun pada pemeriksaan tahun ini.
Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi opini BPK adalah tindak lanjut atas temuan audit, terutama terkait pengembalian kerugian keuangan daerah.
Ia menegaskan, meskipun nilai tersebut masih di bawah ambang batas umum yang dapat memengaruhi opini, pemerintah daerah tetap harus waspada.
“Oleh karenanya, diminta nanti yang pengembaliannya belum selesai, terutama pengembalian uang, ini mohon untuk segera diselesaikan. Jangan menunggu nanti pemeriksaan terinci BPK selesai,” tuturnya.
Bupati Cirebon, Imron, dalam arahannya meminta seluruh jajaran perangkat daerah dan camat untuk meningkatkan kinerja, inovasi, serta koordinasi antarinstansi. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang tidak berbelit.
“Kalau kerja itu harus bisa berinovasi, menggali potensi yang ada di daerah dan menangani kelemahan,” kata Imron.
Ia juga meminta para pejabat agar tidak mempersulit pelayanan kepada masyarakat dengan alasan aturan.
“Saya minta para pejabat ini jangan sok mempersulit aturan-aturan, kalau itu hubungannya dengan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Imron mendorong peningkatan komunikasi lintas sektor agar program pemerintah berjalan efektif dan tidak terhambat koordinasi. (DISKOMINFO)
0 comments:
Posting Komentar