SPBU 34.451.09. Jl. Raya Arjawinangun Cirebon, Jawa Barat, diduga di Kuras Mafia BBM Solar

Cirebon | Bertempat di Wilayah Hukum Polresta Cirebon, Polda Jabar terdapat Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar, hingga Media ini investigasi dilapangan Minggu, 24 Agustus 2025.

Mungkin sebelumnya kita telah membaca beberapa artikel pemberitaan terkait penyimpangan BBM Solar bersubsidi, yang bertepatan di wilayah Arjawinangun Kabupaten cirebon, Jawa Barat. 

Terungkap dugaan Mafia BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Kabupaten Cirebon, tepatnya di Arjawinangun depan Kolam Renang arjawinangun, 

Transporter PT. Perisai Mas Pratama (PMP) Nopol F 9376 FI Warna Biru Putih kapasitas 8000 liter atau KL. Sebagai dalang Penimbunan. 

Media ini saat melakukan konfirmasi ke SPBU 34.451.09. Jl. Raya Arjawinangun Cirebon, Jawa Barat dengan temuan truk truk yang mengisi di SPBU secara bolak balik dalam beberapa itungan menit. 

Cara mereka melakukan atau melancarkan aksinya dengan cara mengisi BBM yang kemudian dimasukkan kedalam penampungan box yang memang sudah di rancang khusus oleh para mavia solar BBM bersubsidi 

Saat ingin dikonfirmasi ( 23 Agustus 2025 ) SPBU 3445109 sang meneger yang bernama yori tidak ada ditempat, bahkan saat di hubungi via telephon WhatsApp pun tidak diangkat,  terkesan menghindar dari kejaran tim media, dugaan ada keterlibatan yang diduga bekerja sama dengan pihak Mafia solar.

Mafia solar sekali ngisi Rp.800.000,- ( Delapan ratus ribu rupiah ) dengan kapasitas 4KL atau 4000 ( Empat Ribu Liter ).

Namun menurut beberapa informasi dari karyawan SPBU mobil box dengan nompol B. 9107. ECB tersebut sering bolak balik guna untuk mengisi atau ngecur solar yang diambil dari SPBU 3445199 tempat kita bekerja, mereka betul jam jam seperti ini mengisi cor nya ( 18.30wib ) sampai jam 21.00wib. Ucap salah satu karyawan yang enggan menyebutkannya namanya.

Dalam hal ini pihak SPBU 3445109 yang di pimpin oleh Yori diduga menjadi biang kerok keterlibatan, para permainan oknum solar bersubsidi.

Jurnalis media ini Berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Polrestq Cirebon dapat bekerja sama Bongkar Kasus Penyimpangan BBM Solar subsidi tersebut dengan Membuka CCTV SPBU. 

Pasalnya Dugaan Kasus Kejahatan Penggunaan tangki BBM tanpa izin usaha pengangkutan merupakan tindakan ilegal yang diancam oleh undang-undang. Tindakan ini dapat dianggap sebagai tindak pidana dan diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penjelasan Lebih Lanjut : Undang-Undang No. 22 Tahun 2001: Undang-undang ini mengatur tentang kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi, termasuk pengangkutan dan penyimpanan BBM. Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha yang sah merupakan pelanggaran hukum.

Pasal 53 huruf b: Pasal ini secara khusus menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan akan dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang perbuatan yang dilakukan bersama-sama, termasuk dalam konteks pelanggaran UU Migas.

Penyimpanan BBM tanpa izin : Selain pengangkutan, penyimpanan BBM tanpa izin usaha penyimpanan juga diatur dalam UU Migas dan memiliki sanksi pidana yang serupa.

Sanksi Pidana : Sanksi pidana yang dikenakan bisa berupa penjara dan denda. Besaran denda dapat mencapai puluhan miliar rupiah, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Jelas.

 (@>to)

Read More

Pekerjaan Pengecatan Zebra Cross Sekolah Gunakan Dana Desa di Desa Bodesari Dipertanyakan

Kabupaten Cirebon.

Pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dipertanyakan, pasalnya kegiatan tersebut menelan anggaran Rp.4.980.000 dengan jenis kegiatan sesuai dengan nama kegiatan yang dipapan proyek Pengecetan Zebra Cross Sekolah yang diduga sekolah tersebut merupakan milik pihak yayasan swasta.

Yang lebih mengherankan lagi, pelaksanaan kegiatan tersebut diduga tidak sesuai dengan papan proyek, yang mana dalam papan proyek tersebut menerangkan pelaksana kegiatan dari tim pelaksana kegiatan Desa Bodesari.

Akan tetapi pelaksanaan kegiatan sesuai apa yang disampaikan Surana Kuwu Desa Bodesari ketika dikonfirmasi terkait hal itu melalui via WhatsApp nya mengatakan, pengecatan Zebra Cross Sekolah dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, dengan dalih ia tidak mengerti dan mengetahui secara teknis pengecatan Zebra Cross yang sesuai ketentuan, sehingga adanya kegiatan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan pengecatan tersebut dipertanyakan.

"iya pengecatan dilakukan oleh Dishub, karena kami tidak tahu seperti apa,"ujarnya Rabu 31/07/25.

Surana juga sebutkan, bahwa titik lokasi yang menjadi program kegiatan desa merupakan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dan hal itu dilakukan mengingat jalan tersebut dirasanya cukup ramai.

"pengecatan ini didepan sekolah salah satu yayasan, jalannya kewenangan Kabupaten, dan jalan itu cukup ramai,"tambahnya.

Dirinya juga menjelaskan adanya pengecatan Zebra Cross dijalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dilakukan berdasarkan pengajuan pada saat Musrembang tahun kemarin yang telah disepakati.

"ini ajuan saat Musrembang, yang telah disepakati,"paparnya.

(@to)

Read More

Proyek penataan kawasan kumuh kawasan Desa Sarabau Tahun 2024, Baru Bisa Dirasakan Manfaatnya

Proyek penataan kawasan kumuh kawasan Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dipertanyakan, selain masih menyisakan sejumlah pembayaran pada pekerjaan tersebut yang belum selesai, hasil dari pekerjaan tersebut juga diduga kuat baru bisa direalisasikan ditahun 2025. Pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan tahun 2024 dengan masa kerja 60 hari kerja mendapat tanggapan kurang sedap dari warga sekitar, pasalnya hasil dari pekerjaan yang seharus ditahun 2024 sudah bisa dirasakan namun saat itu masih belum dirasakan manfaatnya.

Berdasarkan pengakuan warga sekitar pada jurnalis media ini, yang namanya enggan disebutkan menyayangkan hasil dari pekerjaan tersebut, penyaluran air bersih dari proyek itu menurutnya baru bisa terealisasikan saat ini, sehingga hasil pekerjaan terhitung sejak selesainya waktu pelaksanaan hingga saat ini menjadi pertanyaan.

"pekerjaan tersebut juga dari anggaran 2024 baru bisa terealisasikan penyaluran air bersih ditahun sekarang 2025, berarti ada kejanggalan adanya penundaan program tersebut,"ungkapnya Kamis 10/07.

Ia juga menduga progres pekerjaan yang kurang bagus membuat pemanfaatan air bersih baru bisa direalisasikan saat ini, sehingga pengawasan dari Dinas terkait atas pelaksanaan dan hasil pekerjaan patut dipertahankan juga.

"progres juga tidak baik, harusnya tahun kemarin akhir 2024 warga sudah merasakan manfaat dari program tersebut, tetapi baru terealisasi di tanggal 10 Juli 2025,"paparnya.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon dan pihak perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut.

(@>to)

Read More

"Lenyap Begitu Saja, Bantuan Sapi Di Desa Semplo Patut Disoalkan"

Bantuan Pemerintah Menuju Pertanian Organi (UPPO) untuk kelompok ternak Sri Mekar Desa Semplo Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dipertanyakan. Bantuan yang bersumber dari Kementerian Pertanian dengan sumber dana dari APBN tahun 2023 yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Ternak Sri Mekar saat ini diduga kuat hanya tinggal bangunan kandang. Terlihat ketika Jurnalismedia ini menyusuri bangunan eks kandang sapi yang diduga kuat dibangun dengan menggunakan anggaran dari bantuan Kementerian Pertanian itu sudah tidak berpenghuni, hasil penelusuran hanya terdapat sebuah bangunan yang kosong, dan terdapat unit alat cacah rumput yang didiamkan begitu saja tanpa ada pemeliharaan yang apik. Bahkan bantuan sapi yang diduga saat itu berjumlah delapan ekor pun tak Napak dilokasi, hanya nampak kotoran sapi yang diduga sudah cukup lama tidak dibersihkan diarea kandang tersebut.

Tak sampai disitu, Jurnalis media ini juga mencoba menggali informasi dari pihak-pihak yang dirasa ada kaitannya dengan kegiatan tersebut, diantaranya pihak Kecamatan Palimanan melalui Kasi Ekbangsos yang saat ini diisi oleh Plt yang berasa dari Kasubag Umum dan Kepegawaian Iin Suyono,SE. Ia mengaku tidak mengetahui awal mula adanya bantuan yang diterima oleh kelompok ternak tersebut, bahkan salah seorang stafnya juga mengatakan hal yang sama seperti halnya Iin Suyono,SE.

"saya disini hanya Plt, dan tidak ada pemberitahuan terkait itu oleh kasi yang dulu," ungkapnya Selasa 03/06/25.

Bahkan ketika ditemui Kuwu Desa Semplo melalui salah seorang perangkat Desa Semplo yang enggan disebutkan namanya juga berkata hal yang sama, dan Ia juga mengarahkan untuk menanyakan langsung kepada Ketua Kelompok Ternak tersebut.

"nggak tahu Pak, mangga Naya aja langsung ke Ketua nya,"ujarnya.

Tak cukup sampai disitu, Ketika hendak ditemui Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon menurut salah satu PPL enggan banyak berkomentar terkait hal tersebut, pasalnya Ia bukan merupakan kewenangannya selaku PPL dan Ia juga mengarahkan untuk menanyakan langsung ke Koordinator BPP Kecamatan Palimanan yang saat itu juga sedang tidak ada ditempat.

"maaf Pak saya mah bukan PPL Desa Semplo, coba nanya langsung aja ke Ibu Kordit, tapi kayanya Ibu Kordit sedang ada di Sumber,"jelasnya.

(Hendra.s)

Read More

HUT KE-75 IGTKI-PGRI, SEKDA KABUPATEN CIREBON APRESIASI PERAN GURU TK

KABUPATEN CIREBON — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) Kabupaten Cirebon, yang digelar di Gedung PGRI Kecamatan Sumber, Kamis (22/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Hilmy membacakan sambutan tertulis dari Bupati Cirebon, Imron, yang menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota IGTKI-PGRI Kabupaten Cirebon yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter anak usia dini.

“Kami sangat menghargai peran penting para guru TK dalam membentuk dasar-dasar pendidikan yang kokoh bagi anak-anak kita,” katanya.

Ia mengatakan, melalui dedikasi dan kerja keras para guru TK, anak-anak di Kabupaten Cirebon dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia.

Pemerintah daerah juga berharap agar momentum ulang tahun ini dapat mendorong IGTKI-PGRI Kabupaten Cirebon, untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui program-program inovatif yang berbasis pada kebutuhan anak.

“Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu guru TK yang telah bekerja keras mendidik anak-anak kita. Saya percaya, dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, guru, dan orang tua, kita dapat menciptakan generasi yang unggul di masa depan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menyampaikan penghargaan kepada para guru TK atas dedikasi dan profesionalisme mereka dalam mendidik anak-anak, meski kerap menghadapi tantangan pribadi maupun profesional.

“Kadang para guru datang ke sekolah dengan beban persoalan di rumah, tetapi saat bertemu anak-anak di kelas, mereka tetap tersenyum, menyapa, dan memberikan kasih sayang. Itu bukti luar biasa dari dedikasi yang tak ternilai,” ujar Ronianto.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dasar sebagai fondasi utama dalam membangun generasi masa depan. Sebab, pendidikan itu dimulai dari bawah, bukan dari atas.

“Dari TK hingga SMA, semuanya harus tersambung dan terarah agar menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang unggul,” tuturnya.

Ia menambahkan, bahwa usia ke-75 tahun bagi organisasi IGTKI-PGRI menunjukkan kematangan dan kedewasaan, yang harus diiringi dengan peningkatan kepemimpinan dan kapasitas lembaga demi kemajuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Cirebon.

 (Hendra.s)

Read More

Diduga Tinggalkan Tugas Pokok dan Fungsi, Tenaga Kesehatan Puskesmas Palimanan Piknik Saat Jam Kerja

Kabupaten Cirebon 

Diduga hampir seluruh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan Puskesmas Palimanan yang dibawah naungan Dinas Kesehatan diduga tinggalkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai tenaga kesehatan Sabtu 09/05. Diduga hampir keseluruhan pelayan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Palimanan semuanya lakukan piknik di jam kerja, padahal saat itu waktu menunjukan masih pukul 09:00 WIB. Dampak adanya piknik yang diduga dilakukan hampir seluruh tenaga kesehatan Puskesmas Palimanan membuat pelayanan kesehatan sempat terhenti pada hari itu.

Hasil pantauan jurnalis dari media ini, seluruh tenaga kesehatan yang turut mengikuti kegiatan tersebut terdapat beberapa Tenaga Kesehatan yang membawa buah hatinya, tak hanya itu hasil pantauan juga memperlihat satu unit kendaraan Bus dengan kapasitas yang diduga berjumlah 60 bangku penumpang dipenuhi rombongan nakes dan sejumlah buah hatinya.

Saat itu juga tak terlihat pejabat struktural dari Dinas Kesehatan yang secara resmi melepas pemberangkatan Tenaga Kesehatan Puskesmas Palimanan yang diduga hendak melakukan piknik, dan pemberangkatan rombongan tersebut juga hasil pantauan mobil yang diduga membawa puluhan nakes itu berangkat pada pukul 09:10 WIB.

Tak sampai disitu, pantauan jurnalis media ini saat menelusuri secara langsung situasi pelayanan kesehatan di Puskesmas Palimanan, nampak senggang, walaupun terlihat terdapat beberapa warga yang mengharapkan mendapatkan pelayanan kesehatan masih tetap diberikan.

Terlebih diwaktu yang bersamaan tepatnya di GOR Palimanan terdapat suatu kegiatan silaturahmi Kasatgas Se-kabupaten Cirebon tahun 2025, sekaligus pembentukan kepengurusan FK3C (Forum Komunikasi Kasatgas Kabupaten Cirebon) masa Bhakti 2025-2028.

Ketika hendak dikonfirmasi terkait dugaan pemberangkatan Tenaga Kesehatan Puskesmas Palimanan Kepala Puskesmas Palimanan, menurut salah satu petugas pelayanan calon pasien di Puskesmas Palimanan mengatakan, Kepala Puskesmas Palimanan sedang tidak ada ditempat, disetiap hari Sabtu, Kepala Puskesmas menurutnya sedang menjalani kegiatan pendidikannya.

"Maaf, Bu Kapus kalau Hari Sabtu kuliah,"ucapnya.

(@>San)

Read More

Oknum Kuwu Desa Kaliwedi Lor Diduga Jalin Sekandal Dengan Perempuan Berstatus Istri Orang

Kabupaten Cirebon, Radius102>com.

Bermula melalui chatingan dengan seorang wanita yang diduga masih berstatus sebagai istri orang, oknum Kuwu Desa Kaliwedi Lor kecamatan Kaliwedi kabupaten Cirebon. yang saat itu masih berstatus memiliki seorang istri sah diduga kuat telah menjalin hubungan terlarang, hal itu ditunjukkan dengan beredarnya beberapa foto oknum Kuwu Desa Kaliwedi Lor dengan seorang wanita yang diduga kuat bukan istri sahnya.

Diduga beredarnya informasi adanya dugaan hubungan terlarang oknum Kuwu Desa Kaliwedi diduga sudah diketahui oleh istri sahnya, dan adanya dugaan tersebut istri sahnya pun turut menjadi imbas dan saat ini istri sah diduga telah digugatnya.

Tak hanya itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Jurnalis ini, selain adanya dugaan hubungan terlarang, Oknum Kuwu Desa Kaliwedi Lor diduga kuat telah menggunakan dana masjid untuk berfoya-foya, sehingga dana masjid yang dimaksud juga patut Dipertanyakan.

Terkait adanya dugaan yang mengarah ke oknum Kuwu Desa Kaliwedi Lor, (RM) Kuwu Kaliwedi Lor diduga seakan sudah mengetahui maksud dan tujuan Jurnalis ini ketika hendak di mintai waktunya untuk melakukan konfirmasi secara langsung, terkait informasi yang dihimpun Wartawan ini, (RM) langsung menjawab komunikasi via WhatsApp nya dengan sanggahan bahwa informasi yang dihimpun jurnalis ini itu tidak benar, padahal belum ada pertanyaan yang dilontarkan pada dirinya.

"maaf Bang semua itu tidak benar,"ucapnya via WhatsApp nya, Rabu 23/04/25.

Tak sampai disitu, ketika dimohon waktu untuk bisa melakukan konfirmasi dan klarifikasi secara langsung, diduga kuat (RM) menolak dengan alasan dikhawatirkan adanya jadwal kegiatan dadakan.

"maaf saya tidak bisa janji, takut ada acara dadakan,"pungkasnya.

(@>Hendra)

Read More

Diduga Sarat Kepentingan Pribadi, Sewa Tanah Kas Desa Pamijahan Dipertanyakan

Dugaan terkait sewa aset Tanah Kas Desa di Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, yang diduga disewakan oleh pengembang perumahan disalah satu wilayah yang ada di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon disoal, pasalnya sewa Tanah Kas Desa diwilayah itu merupakan tanah yang dinilai masih produktif, bahkan dilokasi itu tanah tersebut masih bisa panen padi dalam satu tahun sebanyak tiga kali. Namun hal yang sangat disayangkan nasih Tanah Kas Desa milik Desa Pamijahan itu yang saat ini diantaranya telah berubah fungsi menjadi jalan untuk penyediaan akses jalan milik salah pengembangan perumahan. Tak sampai disitu, alih fungsi lahan Tanah Kas Desa yang dijadikan akses jalan perumahan patut Dipertanyakan bahkan diduga kuat Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon diduga kuat tidak ikut dilibatkan untuk pengesahan Tanah Kas Desa tersebut yang saat ini dijadikan akses jalan perumahan, bahkan berdasarkan informasi yang dihimpun, untuk Tanah Kas Desa yang saat ini dijadikan akses jalan perumahan kini telah disewakan dengan jangka waktu yang diduga telah ditetapkan melalui surat pernyataan, yang tak kalah menghebohkan kalau tanah tersebut diduga kuat selanjutnya akan menjadi akses jalan perumahan tersebut untuk selamanya.

Menanggapi adanya dugaan tersebut Kuwu Desa Pamijahan yang saat ini menjabat pihaknya enggan berkomentar apapun terkait adanya tersebut, sehingga terkesan tutup mata dan telinga atas dugaan sewa Tanah Kas Desa yang diduga sangat merugikan Pemerintah Desa dan hanya menguntungkan pihak pengembang.

Walaupun telah dilayangkan surat untuk dilakukannya audensi terkait dugaan penyewaan tanah itu, Pemerintah Desa Pamijahan tetap enggan membalas atau menanggapi dugaan terkait Penyewaan Tanah Kas Desa milik Desa Pamijahan.

Terkait dugaan tidak adanya respon positif dari Pemerintah Desa Pamijahan, Ceppy Dominggus yang merupakan Ketua Forum Wartawan Bersatu, meminta kepada pemerintah Desa Pamijahan agar koperatif menanggapi pernyataan kontrol sosial demi mengindahkanny Keterbukaan Informasi Publik yang sudah dituangkan dalam Undang-undang.

"harusnya desa menjawab dan memberikan penjelasan yang sebenarnya, agar publik tahu atas keadaan yang sebenarnya,"ucapnya belum lama ini.

Ceppy Dominggus berjanji akan melayangkan surat aduan tersebut kepada lembaga hukum dalam hal ini pihak kejaksaan negeri sumber untuk menyidik terkait dengan penyewaan Tanah Kas Desa milik Desa Pamijahan yang diduga kuat sarat dengan Kepentingan pribadi.

"kalau tidak koperatif, kami dengan sangat siap akan layangkan surat aduan terkait dugaan permasalahan ini ke pihak kejaksaaan,"pungkasnya.

((Tim))

Read More

Dpc hapi cirebon raya dan fakultas hukum universitas gunung jati cirebon teken MUO untuk pelaksanaan pkpa

Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (DPC HAPI) Cirebon Raya resmi menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung di kampus UGJ Cirebon. Jum,at (14/0/25)

Ketua DPC HAPI Cirebon Raya, Dr. Aji Halim Rahman, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mencetak calon advokat yang kompeten, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan dunia hukum.

“PKPA adalah tahap penting dalam mencetak advokat profesional. Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar profesi advokat,” ujar Dr. Aji Halim Rahman.

Wakil Rektor II UGJ Cirebon, H. Alip Rahman, S.H., M.H., menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

“Kami sangat antusias menjalin sinergi dengan DPC HAPI Cirebon Raya. Kolaborasi ini akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan calon advokat untuk mendapatkan pembelajaran langsung dari para praktisi hukum berpengalaman,” kata H. Alip Rahman.

Dekan Fakultas Hukum UGJ Cirebon, Dr. H. Harmono, S.H., M.H., menambahkan bahwa kerja sama ini sejalan dengan visi fakultas dalam menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi di dunia hukum.

“Kerja sama dengan DPC HAPI Cirebon Raya ini merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan mahasiswa kami menghadapi dunia profesi hukum yang sesungguhnya,” ujar Dr. H. Harmono.

Selain itu, Sekretaris DPC HAPI, Muhammad Qomaruddin, S.H., M.H., dan Bendahara DPC HAPI, Fahmy Ahmad Hudayana, S.H., turut hadir dalam acara tersebut. Jajaran Fakultas Hukum UGJ Cirebon juga memberikan dukungan penuh terhadap kerja sama ini.

Melalui MoU ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan PKPA dengan kurikulum yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dunia advokat serta regulasi yang berlaku. Selain itu, kerja sama ini juga membuka peluang untuk program magang dan pelatihan bagi para peserta.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan lahir lebih banyak advokat profesional yang siap mengabdi bagi keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

((Hendra))

Read More

Ponpes DARURROHMAH Peringati Harla ke-4

CIREBON- Pondok Pesantren (Ponpes) Darurrohmah yang berada di Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon memperingati Hari Lahir (Harla) ke-4 pada Kamis (13/2/2025). Kegiatan tersebut rutin digelar setiap tahunnya.

Pengasuh Ponpes Darurrohmah, KH Warso Winata, LC. MA menjelaskan, rangkaian peringatan Harlah ke-4 Ponpes Darurohmah diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Adapun kegiatan itu adalah lomba menghafal kitab suci Al-Qur'an, Hadroh, futsal, voly ball, dan lain sebagainya.

"Alhamdulillah pada bulan Februari ini Pondok Pesantren pesantren Darurohmah menginjak tahun ke empat, mohon doanya semoga Pondok Pesantren kita yang milik kita bersama ini adalah pondok yang memberikan manfaat untuk bangsa, negara dan agama," kata KH Warso Winata, LC. MA kepada sejumlah wartawan di sela-sela kegiatannya.

Dalam kesempatan itu, ia memanjatkan doa agar Ponpes Darurohmah di jauhkan dari segala permasalahan.

"Semoga Pondok Pesantren Darurohmah dijauhkan dari segala masalah demi kemajuannya," ucap KH Warso Winata, LC. MA sambil melantunkan doa.

Ia berharap Harlah ke-4 Ponpes Darurohmah ini akan menjadi momentum strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai kepesantrenan dengan pengembangan pendidikan yang berkualitas.

"Pondok Pesantren Darurohmah terus diberikan kemudahan oleh Allah SWT, dan semoga santri santrinya menjadi anak anak soleh dan solehah. Kemudian mereka menjadi umat yang membantu umat," jelasnya.

Perlu diketahui, Ponpes Darurohmah didirikan pada tanggal 5 Februari 2021 oleh KH Warso Winata, Lc. MA bersama Umi Selly, M.Pd di kampung halaman sendiri yaitu Bode Wetan-Kertasari, Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

Tidak hanya itu, Ponpes Darurohmah mensinergikan sistem pendidikan Pondok Modern dan Pesantren Salaf serta Tahfidz Qur'an.

Selain mendidik adab, ilmu dan leadership selama mondok, Ponpes Darurohmah melatih dan membimbing santri untuk kuliah di Al-Azhar Mesir dan lain-lain.

Visi Ponpes Darurohmah yaitu terbentuknya pribadi muslim beramal, berakhlak, berdikari, siap berkhidmat kepada masyarakat dan mampu menjadi kader pemimpin bangsa di masa depan.

Misi Ponpes Darurrohmah yaitu menanamkan jiwa keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, kemandirian loyalitas, totalitas, kerja keras dan cerdas.

Menanamkan kedisiplinan dalam melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan benar.

Menanamkan sikap peduli dan siap berkhidmat kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa.

Mendidik, memotivasi dan mengantarkan santri untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi di dalam atau di luar negeri.

($@nto)

Read More

Ketua PGRI Kecamatan Kedawung Diduga Raup Keuntungan Besar dari Jual Beli Kalender PGRI

Kabupaten Cirebon - Kedawung – Sejumlah informasi yang dihimpun oleh awak media mengungkapkan dugaan *keuntungan besar* yang diperoleh oleh Slamet Firdaus, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN 2 Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. *jual beli kalender PGRI* Keuntungan yang diduga berasal dari penjualan kalender tersebut menimbulkan *tanda tanya* di kalangan guru dan masyarakat setempat.

Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kalender PGRI yang dijual kepada para guru di SD-SD tersebut diduga tidak transparan dalam hal harga dan distribusi. *Keuntungan besar* yang diperoleh oleh Slamet selaku ketua PGRI disebut-sebut berasal dari dugaan *mark-up harga* kalender yang didistribusikan kepada guru-guru tersebut. Informasi ini mengarah pada pertanyaan besar mengenai *keabsahan transaksi jual beli kalender* serta apakah ada unsur *tindak pidana korupsi* dalam kegiatan tersebut.

Pihak *PGRI Kabupaten Cirebon* pun turut menyoroti masalah ini. Beberapa media yang telah berusaha untuk mengkonfirmasi informasi tersebut dengan *Slamet*, ternyata menemui jalan buntu. Slamet diduga sengaja menghindari awak media, baik dengan *mengabaikan pesan WhatsApp* maupun telepon WhatsApp yang sudah berkali-kali dilakukan oleh sejumlah wartawan yang ingin mendapatkan konfirmasi terkait hal ini. Media yang berniat mendapatkan keterangan langsung dari Slamet pun berulang kali namun tidak pernah berhasil bertemu dengannya. Hal ini tentunya menambah *kecurigaan* terhadap dugaan adanya *penyalahgunaan jabatan* yang sedang berkembang di kalangan masyarakat.

*Sekjen PGRI Kabupaten Cirebon*, yang dihubungi oleh wartawan, mengungkapkan bahwa ia sudah pernah menyampaikan kepada Slamet untuk lebih *kooperatif* dalam memberikan klarifikasi kepada media. "Alangkah baiknya jika ada wartawan yang ingin mengkonfirmasi informasi, seharusnya ditemui agar tidak terjadi *misinformasi* atau miskomunikasi yang lebih besar," ujar Mukyani Kamis (30/01/25) selaku Sekjen PGRI Kabupaten Cirebon.  

Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, *Slamet* belum memberikan *penjelasan resmi* terkait dugaan *pungutan liar* dalam bentuk penjualan kalender tersebut. Dalam suasana yang semakin panas, berharap agar persoalan ini dapat segera terungkap dan ditangani dengan bijak.

Kontroversi mengenai *jual beli kalender PGRI* ini semakin menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama bagi para guru, dugaan *penyalahgunaan kewenangan* dalam transaksi tersebut, ataukah ini hanya *salah paham*? Waktu yang akan membuktikan, sementara banyak pihak berharap agar *transparansi* dan *keadilan* dapat ditegakkan secepatnya. 

Demikian berita ini kami terbitkan, dan kami berharap agar pihak terkait segera memberikan penjelasan untuk *menjaga integritas organisasi PGRI* di Kabupaten Cirebon.

(Hendra.S)

Read More

2th ANNIVERSARY BIKERS ADVOCATE INDONESIA CIREBON RAYA CHAPTER

event ulang tahun club motor yang beranggotakan Advokat/pengacara yang kedua Bikers Advocate Indonesia Cirebon Raya Chapter yang diketuai oleh Rachmat Cahyono.SH atau ERCI nama sapaan nya di gelar di daerah Gronggong Kab Cirebon, event tersebut sebagai wujud rasa syukur karena masih bisa eksis dan terus bertambahnya anggota di wilayah ciayumajakuning

dalam event tersebut dihadiri langsung oleh El-Presidente / Ketua Umum Bikers Advocate Indonesia yang terpusat di Kota Bandung yg di nahkodai oleh Advokat Senior Dr.Roely Panggabean SH.MH atau nama sapaan Bang Bey, Club motor yang beranggota Advokat/Pengacara saat ini sudah sudah memiliki ratusan anggota dan banyak Chapter terutama di wilayah Jawa barat, Jabotabek, Jawa Tengah hingga Kalimantan Timur.

event yang diselenggarakan oleh ketua pelaksana Fahmi Fakhrurrozy.SH tersebut menjelaskan jika peserta yang datang tidak hanya dari wilayah Ciayumajakuning saja melainkan dari beberapa wilayah Bekasi, Jakarta, Bogor, Sumedang, Subang dan Tegal Jawa Tengah pun ikut serta memeriahkan dan mengapresiasi event Anniversary Bikers Advocate Indonesia Cirebon Raya Chapter yang kedua ini. 

Besar harapan kami untuk club motor yang beranggotakan Advokat/Pengacara ini "Jadilah Besar,Jangan Memudar" 

Fahmi Fakhrurrozy.SH pun berharap agar club ini menjadi salah satu ajang silaturahmi dan tempat untuk menghilangkan penat refreshing bersama dengan cara motoran/touring ke kota kota lain saling mengenal menjalin relasi antar sesama Advocate/Pengacara di wilayah lain.

(Hendra)

Read More

Keluarga Korban Pengeroyokan Genk Motor di Desa Slendra Kec Gegesik Cirebon Ingin Pelaku Yang Melarikan Diri di Tangkap Dan di Hukum.

Cirebon, keluarga korban pembacokan puluhan genk motor ingin para pelaku yang sudah tertangkap di hukum seberat beratnya dan yang belum tertangkap segera di tangkap minta di adili dan di hukum seberat beratnya (19/01/2025)

turah atau di panggil sehari harinya mang betu yang berprofesi wartawan mewakili orang tua korban mengungkapkan", ada keinginan korban (nanda) untuk kuliah dan setelah lulus kulian mau bekerja ingin membantu orang tuanya, namun lantaran meninggal dengan cara yang tragis ahirnya pupus dan hancur" ungkapnya.

"bapak dari korban hanya seorang pekerja pembantu di sekolahan, dan ibu dari korban juga pekerja sebagai TKW di luar negeri, dengan harapan dari kedua orang tua anak nya bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi untuk masa depannya.

"dengan kronologi kejadiannya saya diberitahukan sebelumnya pada pagi hari sekitar pukul 5, tanggal 25 desember 2024 bahwa anak kami meninggal di rumah sakit umum daerah arjawinangun dengan penuh luka bacokan senjata tajam di bagian kepala dan badan. kejadian yang mengakibatkan anak kami meninggal di keroyok geng motor tepat di toang antara desa slendra kecamatan gegesik dan desa guwa lor blok kalen suda pada malam pukul 2 dinihari. dan kamipun sudah melaporkan kejadian ini ke sektor gegesik dengan nomor LP/B/18/X11/2024/SPKT/POLSEK GEGESIK/POLRESTA CIREBON/POLDA JAWA BARAT. tanggal 25 desember 2025.

"saya ucapkan Terimakasih atas bantuanya seluruh aliansi dan lintas media yang telah membantu mem viralkan wajah kedua orang daftar pencarian orang (DPO).yang sudah viral di medsos, mereka/pelaku melarikan diri menjadi DPO, bukan status DPO Yang saya harapkan, tetapi pengejaran dan tangkap secepatnya mereka para pelaku, dan minta dihukum seadil-adilnya" pungkas turah/mang betu.

($@n)

Read More

Peringati HKSN 2024, Pemkab Cirebon Gelar Kerja Bakti di 40 Kecamatan

KABUPATEN CIREBON — Puluhan ribu orang dari berbagai unsur turun langsung melaksanakan kerja bakti membersihkan gorong-gorong dan saluran air yang disinyalir rawan bencana banjir secara serentak di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jumat (20/12/2024).

Kegiatan yang diikuti seluruh perangkat daerah, kecamatan dan pemerintah desa, TNI/Polri, pilar-pilar sosial (Tagana, PKH, Karang Taruna, TKSK, Puskesos, PSM, relawan sosial), hingga lembaga kemasyarakatan desa ini merupakan bagian dari peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024.

Dalam sambutan Menteri Sosial RI yang dibacakan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM mengatakan, pelaksanaan kerja bakti ini dilakukan sesuai dengan amanat Presiden Prabowo, bahwa prioritas kerja pemerintah harus berdampak langsung kepada masyarakat.

Maka dari itu, dengan semangat kesetiakawanan sosial, HKSN 2024 diperingati dengan menggelar bhakti sosial nasional serentak se-Indonesia. Di Kabupaten Cirebon sendiri dilakukan serentak di 40 kecamatan.

“Kami bersama-sama membersihkan gorong-gorong dan saluran air yang rawan bahaya banjir, serta pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon, dengan jumlah personel 20.000 orang,” ujar Fitri–sapaan akrab Kepala Dinsos, saat pencanangan HKSN 2024 tingkat Kabupaten Cirebon di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu.

Dirinya tak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh perangkat daerah, serta para camat dan kuwu yang telah mengerahkan semua potensinya untuk melaksanakan kegiatan peringatan HKSN ini.

Ia terus mengimbau kepada masyarakat, agar bersinergi dalam menjaga lingkungan. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan bahaya lainnya.

“Harapannya, bahwa kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan saat HKSN. Tapi, bisa dirutinkan masyarakat, baik secara mingguan ataupun bulanan. Menjaga kebersihan saluran air dan gorong-gorong kita,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pelaksanaan HKSN merupakan upaya dalam menumbuhkan jiwa dan semangat kebersamaan, kesetiakawanan, kekeluargaan, dan kerelaan berkorban tanpa pamrih.

Peringatan HKSN 2024 tahun ini mengangkat tema “Kuatkan Solidaritas Menuju Indonesia Emas 2024”. Jadi, lanjut dia, setiap individu bisa berkontribusi untuk menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik dan inklusif.

“Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan keterlibatannya dalam kebijakan. Tujuannya memberikan informasi yang relevan dan mendukung pembangunan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

“Mari kita jadikan rangkaian kegiatan HKSN ini sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan, memperkuat sinergi lintas sektor, dan memastikan solidaritas menjadi motor penggerak kebijakan sosial di semua level,” pungkasnya.

Harapannya, melalui HKSN, Indonesia menjadi bangsa yang semakin kokoh, sejahtera, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

 ($@n)

Read More

Peringati HUT ke-79 PGRI, Pemkab Cirebon Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon berkomitmen untuk terus mengapresiasi kinerja guru.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd saat menghadiri peringatan HUT ke-79 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Gedung PGRI Kabupaten Cirebon, Selasa (17/12/2024).

“Hari Jadi PGRI ke-79 ini menjadi momentum bagi kita bahwa sumber daya manusia yang menjadi tugas pemerintah pusat sampai ke daerah,” ujar Hilmy.

“PGRI memiliki peran penting, terutama mewujudkan guru-guru yang sudah barang tentu representatif tinggi terhadap anak-anak Indonesia,” lanjutnya.

Hilmy mengatakan, anak-anak atau pelajar merupakan investasi dan potensi bagi Indonesia, khususnya di Kabupaten Cirebon untuk lebih baik lagi ke depannya. Ia juga tak menampik adanya dinamika dalam proses pendidikan yang berjalan.

“Dinamika guru dalam memberikan pendidikan itu luar biasa, ada kesuksesan, kekecewaan, ada kemunduran, ada kemajuan, itu menjadi hal yang biasa. Pemerintah, dalam hal ini Kabupaten Cirebon, bekerja sama dengan PGRI agar guru lebih baik lagi, dan maju,” tutur Hilmy.

“Kita memiliki tugas untuk mendampingi guru agar kesejahteraannya ditingkatkan,” ucapnya menambahkan.

Lebih lanjut, Hilmy menjelaskan soal komitmen pemerintah pusat memberikan tunjangan bagi guru. Pemkab Cirebon pun menyambut baik kebijakan itu.

Pemkab Cirebon melalui Dinas Pendidikan (Disdik) bakal menginventarisasi guru-guru yang sudah dan belum mendapatkan sertfikasi. Sebab, menurutnya, tunjungan guru itu akan ditentukan melalui sertifikasi.

“Gaji atau tunjangan itu dari pemerintah pusat, kita apresiasi itu. Terutama guru, awalnya honorer belum memiliki status PPPK dan ASN, kita akan arahkan mereka untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi, tambahan Rp2 juta itu yang sudah sertifikasi,” ucap dia.

“Kita akan petakan mana yang belum (sertifikasi), mana yang sudah sertifikasi tapi belum mendapatkan haknya. Secepat mungkin akan perintahkan Kadisdik untuk pendataan guru honorer yang sudah sertifikasi atau belum,” jelasnya.

Hilmy juga menegaskan, Pemkab Cirebon berkoordinasi dengan PGRI terkait perlindungan hukum bagi guru. Ia juga menyambut baik jika ada wacana mengenai Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan guru. 

($@n)

Read More

Rabat Beton Jalan Usaha Tani di Desa Penpen, Diduga Kualitas Sangat Buruk

Radius102.Com>Cirebon. Pemerintahan Desa Penpen - diduga kuat menilap anggaran Pembangunan jalan rabat beton usaha tani di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menjadi sorotan publik setelah ditemukan adanya kerusakan pada konstruksi jalan tersebut. Proyek senilai Rp 119.217.000 dari dana desa tahun anggaran 2024 itu dinilai memiliki kualitas yang buruk.

Menurut Mustofa, Kepala Desa Penpen, kerusakan tersebut berupa retak-retak pada permukaan jalan. "Kami akan memperbaiki kerusakan tersebut menggunakan aspal curah senilai Rp 10 juta dari sisa anggaran tersebut," ujarnya, Rabu (11/12/24).

Namun, saat ditanya tentang apakah biaya aspal curah tersebut sudah termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), Mustofa tampak ragu-ragu dalam menjawab.

Sementara itu, Bodong, selaku (LPM) pelaksana proyek, mengakui bahwa spesifikasi besi wermes yang digunakan tidak sesuai dengan standar. "Besi wermes yang digunakan hanya 2,8 meter, padahal standar yang seharusnya adalah 3 meter," katanya.

Kerusakan pada jalan tersebut juga ditandai dengan tumbuhnya rumput di celah beton cor, juga Betonan tersebut banyak yang Retak juga pecah dan pada sisi samping juga banyak celah yang longgar. Hal ini memicu kekhawatiran tentang kualitas konstruksi jalan, dan juga ditemukan spesifikasi ketinggian juga hanya 13 Cm sedangkan dalam (RAB) sepetifikasi 15 Cm. Jelas diduga kuat oknum kuwu Desa Penpen menilap anggaran rabat beton jalan usaha tani tersebut.

Kondisi ini memicu reaksi dari masyarakat sekitar yang merasa kecewa dengan kualitas pembangunan infrastruktur tersebut. "Kami berharap pemerintah desa dapat menjelaskan secara transparan tentang penggunaan dana desa dan kualitas proyek ini," kata salah satu warga sekitar.

Pemerintah Kabupaten Cirebon dan instansi terkait khususnya kasih Pem kecamatan mundu diminta untuk melakukan penyelidikan dan evaluasi terhadap proyek tersebut untuk memastikan penggunaan dana desa yang tepat dan kualitas konstruksi yang memadai.

($@n)

Read More